Survei Integritas, KPK Beri Nilai Merah pada Kementerian Kehutanan

Survei Integritas, KPK Beri Nilai Merah pada Kementerian Kehutanan

Ganessa Al-Fath - detikNews
Selasa, 11 Des 2012 17:47 WIB
Survei Integritas, KPK Beri Nilai Merah pada Kementerian Kehutanan
Jakarta -

KPK kembali menggelar survei integritas publik. Hasil rata-rata survei pada tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu. Namun ada satu kementerian pusat yang mendapatkan nilai jeblok: Kementerian Kehutanan.

Dari 498 unit layanan yang tersebar di 20 instansi pusat, terdapat delapan instansi yang menonjol, 7 instansi karena memiliki nilai bagus sedangkan satu instansi memiliki nilai merah.

"Terdapat 7 instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di atas 7, yaitu: PT. Jamsostek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Kementerian Perdagangan," ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (12/12/2012).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

KPK juga menyoroti instansi yang memiliki nilai di bawah 6. Dalam survei ini standar minimal integritas yang ditetapkan oleh KPK adalah sebesar 6.

"Hanya terdapat satu instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di bawah 6, yaitu Kementerian Kehutanan," ujar Busyro.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan ini mengatakan, survei berlangsung pada Juni-Oktober 2012 dan dilakukan terhadap 498 unit layanan yang tersebar di 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal, dan 60 pemerintah daerah, dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 15.000 orang yang terdiri dari 1.200 orang responden di tingkat pusat, 8.160 orang responden di tingkat instansi vertikal, dan 5.640 orang responden di tingkat pemerintah daerah. Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei dalam satu tahun terakhir.

"Penilaian survei dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yakni pengalaman integritas: yang merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya; dan potensi integritas yang merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya korupsi," papar Busyro.

Sedangkan mengenai hasil Survei Integritas Sektor Publik tahun 2012, pria asal Yogyakarta ini mengatakan, Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah 6,37, dengan perincian nilai rata-rata integritas di tingkat pusat sebesar 6,86, nilai rata-rata integritas sektor publik di tingkat instansi vertikal sebesar 6,34, dan nilai rata-rata integritas di tingkat daerah 6,32.

"Bila dibandingkan, nilai integritas daerah relatif lebih rendah dibanding nilai integritas instansi di tingkat pusat maupun instansi vertikal. IIN 2012 sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya, nilai 6,31 di tahun 2011," papar mantan Ketua Komisi Yudisial ini.




(/nrl)


Berita Terkait