Pimpinan DPR Minta Mendagri Berhentikan Aceng

Pimpinan DPR Minta Mendagri Berhentikan Aceng

- detikNews
Selasa, 11 Des 2012 16:04 WIB
Pimpinan DPR Minta Mendagri Berhentikan Aceng
Aceng HM Fikri
Jakarta - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sepakat dengan Mendagri Gamawan Fauzi yang menyarankan Bupati Garut Aceng HM Fikri yang nikah kilat mundur. Priyo mendorong Mendagri mencari solusi untuk memberhentikan Aceng.

"Saya mendukung langkah Mendagri dan kalau perlu Mendagri tidak hanya menyarankan Bupati Garut mundur," kata Priyo kepada detikcom, Selasa (11/12/2012).

Priyo mendorong Mendagri untuk tak sekadar memberikan saran agar Aceng mundur karena Aceng yang disarankan mundur juga melawan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apakah mungkin ada kewenangan di Kemendagri untuk melakukan langkah-langkah lebih dari menyarankan, semacam memberhentikan. Tapi imbauan menteri ini memang kemajuan, hanya perlu dicari apakah menteri punya kewenangan tidak sekadar menyarankan mundur," kata Ketua DPP Golkar ini.

Bupati Garut Aceng HM Fikri sudah ditegur Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atas kasus menikah kilatnya selama 4 hari. Mendagri Gamawan Fauzi sendiri secara pribadi mengimbau agar Aceng mundur saja.

"Saya pribadi menyarankan lebih baik mundur saja daripada proses panjang," kata Gamawan di sela-sela menghadiri puncak peringatan Hari AIDS Sedunia di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (11/12/2012).

Gamawan mengatakan bahwa kasus Aceng ini juga menjadi pelajaran bagi para kepala daerah lain. "Selama ini terkesan seolah-olah setelah pilkada itu tidak bisa diberikan sanksi. Sehingga menemukan beberapa kasus yang juga aneh, bukan hanya ini. Sejauh ini proses hukum, dari DPRD juga belum ada keputusan. Saya ingin menjadi kasus bagi kehidupan kita sebagai bangsa, siapa bilang setelah pilkada tidak bisa proses hukum? Cuma ada mekanismenya," papar pria berkumis ini.

Sementara, pengacara Aceng, Ujang Sujai, tidak sepakat kliennya harus mundur. "Tidak mungkin mundur, belum diputus, belum ada keputusan politik dari Pansus DPRD Garut," katanya.

(van/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads