6 Nasib Ide Jokowi yang Alot

Jakarta -

1. Nopol Ganjil Genap

Penerapan aturan pembatasan kendaraan dengan sistem nomor polisi ganjil-genap terancam molor dari jadwal Januari hingga Maret 2013.

Aturan nopol ganjil-genap menuai pro kontra di masyarakat dan dikhawatirkan rawan dimanipulasi layaknya sistem three in one (3 in 1).

Jokowi mengatakan aturan tersebut masih perlu dikaji dari berbagai aspek dan dibutuhkan masukan-masukan dari warga Ibukota.

Ayah 3 anak ini siap memberikan contoh ke warganya, seperti budaya bersepeda ke kantor bila mobilnya yang bernopol ganjil tidak kebagian jatah berjalan pada hari itu. Ia bahkan menyiapkan 2 sepeda jika aturan itu berlaku.

"Nanti masukannya seperti apa, ada keinginan-keinginan apa. Masih lama kok. Belum tentu (Maret 2013). Bisa mundur, bisa maju," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (10/12/2012).

Menurut dia, harus ada kajian mendalam terhadap sistem tersebut.

"Kajian ekonominya seperti apa, kajian sosialnya seperti apa, semuanya harus dihitung, tidak hanya terus teras.... terus teras. Tetapi yang paling penting hitungan-hitungan ekonomi itu harus dikalkulasi lagi. Berapa hemat BBM? Jutaan liter loh itu. Kajian-kajian sosial politiknya seperti apa kalau terjadi penolakan. Jadi seperti itu," papar Jokowi yang terbalut baju seragam Linmas ini.

2. Rusun Ciliwung

Pembangunan rusun di atas Kali Ciliwung dibatalkan karena melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang mengatur penggunaan sungai dan dampak yang timbul kelak.

Jokowi pantang menyerah dan menelurkan ide ayar dengan membangun rusun di Cilincing, Jakarta Utara, yang anggarannya direncanakan mencapai Rp 98 miliar.

3. Busway Layang

Jokowi mengaku belum nyambung dengan anggota DPRD dalam membahas elevated bus (busway layang) Ciledug - Blok M yang bakal menelan dana Rp 1,4 triliun.

"Yang masih belum nyambung mengenai elavated bus, anggota dewan minta jalur itu bisa dilewati kendaraan pribadi. Karena membuat jalan kecil dan besar tidak terlalu signifikan perbedaannya," ujar Jokowi, usai afternoon tea di rumah dinasnya, Jl Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2012).

"Ini masih belum nyambung dewan meminta agar itu bisa dilalui kendaraan pribadi nah sementara kita minta khusus elavated bus ini semua jalan harus produktif semakin baik tapi jangan beri karpet merah (kendaraan pribadi-red), nah ini bisa pengaturan teknis yang diatur transportasi yang diatur artinya jalan tersebut harus tetap produktif," jelasnya.

4. MRT

Jokowi berhati-hati dalam memutuskan megaproyek yang diwariskan Fauzi Bowo. Ia juga melobi pemerintah pusat untuk memberikan masukan.

"Karena nanti akan membebani saya jika salah putuskan. Bukan ingin berlama-lama, tapi menyangkut APBD dan uang yang besar. Jadi yang dibicarakan itu equity sharing dan investment sharing," terang Jokowi.

MRT masih mentok soal penerapan tarif, persentase pembiayaan, maupun soal utang ke Jepang. Ia berharap tiket MRT bisa murah setidaknya seperti negara lain hanya US$ 1.

Jokowi mendapat dukungan dari segenap pejabat negara untuk merealisasikan MRT. Salah satunya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa yang meminta Jokowi jangan cepat angkat tangan terkait proyek MRT.

Jokowi ingin pemerintah pusat menanggung biaya pembangunan MRT dengan porsi 70%, sedang 30% ditanggung Pemprov DKI Jakarta. Saat ini komposisi 42% pusat, 58% Pemprov. Tingginya pembiayaan bagi Pemprov membuat Pemprov kesulitan menyubsidi tarif tiket.

"Nah dari 58% itu tarifnya menjadi Rp 30.000-an, sehingga harus disubsidi oleh DKI Jakarta, Pak Jokowi keberatan. Tapi nanti kita duduk sama-sama dululah. Lihatnya itu jangan kondisi sekarang, kondisinya 2017. Waktu 2017 itu APBD itu sudah 2 kali lipat," kata Hatta.

5. 6 Ruas Tol

Jokowi belum mengeluarkan keputusan resmi seputar nasib pembangunan 6 ruas tol di DKI Jakarta. Jokowi mengaku hanya konsentrasi pada transportasi massal. Ia ingin mengetahui lebih detail tentang proyek tol lingkar dalam kota ini.

"Saya kan harus tahu masalah kalkulasi, pinjaman. Itu saja, nggak ada masalah kok," kata Jokowi.

Adapun 6 ruas tol tersebut adalah Kampung Melayu-Kemayoran, Semanan-Sunter via Rawa Buaya - Duri Pulo, Kampung Melayu-Duri Pulo, Sunter-Pulo Gebang, Ulujami-Tanah Abang, dan Pasar Minggu-Casablanca.

Namun, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto memastikan proses lelang yang tengah dilakukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) terus jalan.

"Kalau Pemda DKI merasa ingin ditinjau kembali ya ajukan saja kepada saya atau siapa. Sampai sekarang belum ada kok pernyataan Pemda DKI untuk batal atau tinjau kembali, jadi proses berjalan terus," ujar Djoko di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (10/12/2012).

Djoko siap menghentikan proses lelang jika terdapat permintaan dari Jokowi. Dia meyakini setiap gubernur tahu mana yang menjadi prioritas di wilayahnya.

"Yang paling tahu kebutuhan DKI itu Gubernur DKI, yang paling ngerti prioritas mana ya Gubernur DKI, kalau gubernur lama anggap itu prioritas ya kita persiapkan tapi kalau sekarang gubernur baru merasa bukan prioritas, silakan saja," tegasnya.

6. Monorel

Jokowi menyayangkan sikap 'bersaing' antar operator, investor, dan kontraktor yang terjadi dalam satu proyek transportasi di Jakarta, dalam hal ini monorel.

Ia berharap semuanya rukun demi tercapainya sistem terintegrasi yang disebut Jabodetabek Land Transportation Authority.

"Kalau berbeda-beda seperti ini semakin banyak investor, kontraktor, mengintegrasikan yang sulit. Kalau MRT sendiri, monorel sendiri, kita maksanya lebih mudah, otoritasnya lebih mudah. Sama kayak jalan tol harusnya. Kalau mau mudah, pakai smart card, sudah nggak usah antre, setiap operator dan pemilik maunya beda-beda," kata Jokowi usai rapat dengan jajaran direksi 5 BUMN membahas kelanjutan nasib monorel, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2012).

Jokowi meminta para operator, investor, dan kontraktor monorel rukun dalam satu minggu agar pengerjaan sistem transportasi publik yang terintegrasi dapat cepat dieksekusi.

"Satu minggu supaya rukun. Yah nanti diputuskan, bagaimana? Nggak tahu. Harus cepat putuskan, semuanya sudah ada. Investor sudah ada, kontraktor sudah ada, buat apa lagi lama-lama. Pinginnya monorel segera diputuskan, kalau MRT kan masih ketemu Pak Menko," ujar Jokowi.