"Silakan kalau Presiden SBY mau reshuffle. Itu bisa melahirkan konsolidasi pemerintahan yang baik di akhir masa jabatan," kata Ketua Fraksi PKS DPR, Hidayat Nur Wahid, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2012).
Hidayat mengatakan hak untuk reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Kalaupun akhirnya menteri PKS direshuffle, Hidayat menegaskan komitmen PKS untuk tetap membantu kerja-kerja pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hidayat berharap SBY benar-benar memikirkan dampak dari reshuffle jika memang jadi dilakukan. Reshuffle bisa menimbulkan kegaduhan politik baru.
"Kami hanya berpesan, gunakan hak prerogratif dengan cara-cara yang elegan. Menuju 2014 saya kira presiden menginginkan politik yang tidak gaduh," ujar mantan cagub DKI Jakarta itu.
(trq/van)











































