.webp)
Rapat komisi I dengan Seskab dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait pembintangan anggaran Kemhan senilai Rp 678 miliar berkutat pada dugaan kongkalikong antar lembaga. Anggota komisi I Tjahjo Kumolo geram dan meminta DPR mengundang Presiden.
"Menurut saya usulkan kepada ketua DPR menjelaskan agar mengundang presiden, ini sudah carut marut tata kelola pemerintahan kita," kata anggota komisi I Tjahjo Kumolo.
Hal itu disampaikan dalam rapat komisi I dengan Seskab, Menhan, Wamenhan dan Panglima TNI di ruang rapat komisi I Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/12/2012) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tetapi karena rapat sudah berlangsung terbuka dan diketahui publik, maka menurutnya sekalian Presiden diundang untuk menjelaskan surat edaran Seskab soal kongkalikong.
"Rapat ini seperti rapat kabinet, tapi bisa terbuka dan disaksikan publik. Ya kita senang, media senang, pemerintah juga senang. Tapi ini perlu dicatat agar mengundang presiden, demi marwah NKRI," ungkapnya.
Pernyataan Tjahjo itu menyusul saling tanya antara anggota komisi I Mardani dengan Seskab Dipo alam soal landasan kongkalikong.
"Adakah percepatan proses dari Seskab agar masalah ini selesai karena kegaduhan ini baik kalau memberi preseden baik, tapi ini justru menimbulkan preseden buruk di publik," kata Mardani.
Pertanyaan itu kemudian dijawab Dipo dengan menyatakan bahwa pembintangan anggaran Kemenhan berasal dari arahan presiden.
"Ini rahasia, saya hanya bisa mengatakan bahwa dalam rapat terbatas, presiden memberi arahan agar dalam industri pertahanan tidak ada mark-up, dan pengadaan alutsista yang sudah dan akan benar-benar urgent," kata Dipo Alam.
Nah, pernyataan Dipo itulah yang menjadi buntut kegeraman Tjahjo bahwa sebaiknya presiden berbicara dengan pimpinan DPR untuk menghentikan dugaan praktek kongkalikong baik di DPR maupun Kementerian.
(bal/ahy)
