.webp)
"Saya hanya menyebut tiga kementerian, tidak merasa menyebut kementerian ini dan kementerian itu. Dimana? Bentuk ucapan dimana? Karena surat saya rahasia. Saya tidak pernah mengemukakan, baik tertulis maupun lisan menyebut nama kementerian. Nama menteri tidak ada. Saya kira ini penjelasan saya," kata Dipo.
Hal itu disampaikan Dipo untuk menjelaskan laporannya ke KPK beberapa waktu lalu. Dipo menyampaikan hal itu dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kemenhan dan Panglima TNI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/12/2012) malam ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Surat itu edaran untuk anggota kabinet, tidak ditujukan kepada anggota DPR. Saya tidak pernah membuka eksplisit apalagi menyebut nama Komisi I DPR," ujarnya.
Dipo juga menjelaskan landasan keluarnya surat edaran larangan kongkalikong itu. Menurut dia, surat edaran itu sesuai dengan arahan Presiden untuk melindungi APBN.
"Kongkalikong sebenarnya ini terkait surat edaran kami nomor 542, di mana kami menyebutkan APBN kita harus dikawal untuk kita cegah dari praktik kongkalikong. Ini saya catat, hampir 15 kali arahan presiden untuk mengawal 2013-2014," paparnya.
Sebelumnya Dipo melaporkan tiga kementerian yang diduga melakukan kongkalikong korupsi APBN dengan oknum DPR. Informasi yang diterima, tiga kementerian itu adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.
Dipo juga pernah mengeluarkan surat larangan kongkalikong dengan oknum DPR kepada jajaran kementerian KIB II. Surat itulah yang mengawali laporan Dahlan Iskan mengenai anggota DPR peminta jatah ke BUMN.
(ahy/ahy)
