Peringati Hari HAM, Ratusan Orang Jalan Mundur di Semarang

Semarang - Pengendara kendaraan bermotor yang melintas di jalan Pahlawan Semarang tiba-tiba melambatkan lajunya. Mereka penasaran dengan ratusan orang yang berjalan mundur ke arah bekas videotron.

Aksi yang dilakukan oleh petani, nelayan, buruh, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut untuk memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Mereka menggambarkan mundurnya penanganan masalah HAM di Indonesia khususnya Jawa Tengah.

"Ini menggambarkan langkah mundur dalam penegakan HAM di Jawa Tengah. Tercatat pelanggaran HAM tahun 2012 lebih buruk daripada tahun 2011," kata Zaenal Arifin dari LSM Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang di Jl Pahlawan, Senin (10/12/2012).

Dari data yang diperoleh LBH Semarang, pada tahun 2012 ada 21 kriminalisasi dalam tiga kasus yang terjadi. Dari 21 kriminalisasi tersebut, 15 di antaranya berbasis pertambangan, lima berbasis lingkungan dan satu berbasis konflik agraria.

"Pelanggaran HAM berbasis gender juga sangat tinggi. Ada 408 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jateng. Sebanyak 928 perempuan perempuan menjadi korban," terang Zainal.

Banyaknya kasus pelanggaran HAM, lanjut Zainal merupakan potret buruk penegakkan HAM selama ini. Bahkan menurutnya hal itu membuktikan kalau pemerintah ikut andil dalam pelanggaran HAM.

"Pengabaian terhadap HAM juga termasuk dalam Pelanggaran HAM," tandasnya.

Salah satu warga Kudus yang juga mengalami pelanggaran HAM, Kasnadi mengatakan haknya serasa dirampas ketika ada proyek pembangunan waduk Logung seluas 196 hektar ladang di dua desa termasuk desa tempat tinggalnya, Tanjungrejo Kecamatan Jengkulo kudus.

"Pembebasan lahan sejak awal tidak beres, tidak ada sosialisasi. Satu meter dihargai Rp 28 ribu hingga 30 ribu. Padahal lahan itu bisa menghasilkan Rp 30 juta hingga 50 juta sekali panen tebu," tuturnya.

Selain berjalan mundur, ratusan massa juga menampilkan teatrikal yang dilanjut dengan longmarch menuju gedung DPRD Jateng dan Mapolda Jateng. Mereka menuntut agar pemerintah bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang terjadi sampai tahun 2012 ini.

"Dalam hal ini pemerintah telah gagal dalam melakukan penegakan HAM di Jawa Tengah," tutup Zainal.

(alg/trw)