"Soal orang partai atau profesional (non-parpol) kita kembalikan saja pada prerogatif presiden, kursi tersebut jadi panas karena sepeninggal Andi Malarangeng yang program Kemenpora ada kasus besar yang belum selesai. Tapi demi tugas tuntas KPK alangkah bijaknya tidak diisi oleh orang parpol," kata Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, dalam pesan singkat kepada detikcom, Senin (10/12/2012).
Menurut Tjahjo, jika kursi Menpora diisi oleh kalangan profesional, akan memberi ruang pada KPK untuk mendalami kasus Hambalang di Kemenpora.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menuturkan, meski demikian siapapun yang menempati Menpora bukan suatu prioritas. Pasalnya kementerian ini sudah dibackup oleh KONI.
"Saya kira posisi Menpora bukan suatu institusi yang prioritas, memang olahraga penting tapi kan suda diback-up KONI, Kepemudaan, kemahasiswaan juga demikian masuk bagian Diknas (posisi koordinator di kantor Menpora)," lanjutnya.
"Tapi kesemuanya terpulang pada prerogatif presiden," tegas Tjahjo.
(bal/mok)











































