Soal Desakan Anas Mundur, PD: Hukum Harus Jadi Pegangan

Jakarta - Partai Demokrat benar-benar dibuat pusing dengan kasus korupsi Hambalang. Setelah Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka dan mundur dari Menpora, kini nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diminta mundur karena namanya terus disebut-sebut dalam persoalan ini.

Menurut Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi, siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi, hukum tetap harus jadi pegangan.

"Dinamika politik bisa saja terjadi, adanya pro dan kontra hal biasa dalam dinamika demokrasi yang sehat dan berkembang. Namun tentunya yang terpenting di tengah dinamika yang terjadi, aturan main dan hukum harus dijadikan pegangan," kata Didi dalam pesan singkatnya, Senin (10/12/2012).

Menurut Didi, proses hukum harus menjadi acuan dalam menuntaskan satu perkara maupun menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan inilah yang harus menjadi landasan.

"KPK diharapkan bisa cepat menyelesaikan persoalan ini, apabila ada pihak yang menurut KPK telah memenuhi unsur pidana korupsi, maka secepatnya harus diproses hukum," ungkap anggota komisi III DPR itu.

"Sebaliknya jika fakta hukum dan bukti tidak kuat, sehingga tidak memenuhi unsur pidana yang dituduhkan, maka kasus tentu tidak bisa dilanjutkan," lanjutnya.

Sebelumnya, desakan Anas untuk mundur kembali disuarakan oleh rekan satu partai, Ruhut Sitompul. Ruhut mengkhawatirkan apa yang terjadi pada Andi bisa terjadi pada Anas. Dan jika terjadi menjelang 2014, bisa sangat berpengaruh pada perolehan suara Demokrat di 2014.

"Kami ingin bersih-bersih kami mohon pada ketua umum kalau tidak bisa ikut aturan karena kita tegas, lebih baik mundur karena kita tidak toleran terhadap korupsi," kata Ruhut Sitompul.

"Kan begini kita kalau mau, kita nggak bisa (mengelak) negara kita negara hukum. Jadi kalau sudah ada dua alat bukti yang cukup ciduk saja. Tolong jemput bola, dan Andi sudah contohnya," lanjut Ruhut.

(bal/mok)