BK Minta Pimpinan DPR Surati SBY Soal Laporan Dahlan

Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak memberi bukti atas laporan dugaan permintaan jatah oleh oknum anggota DPR kepada sejumlah direksi BUMN. Maka sebagai kesimpulan keputusannya, BK DPR meminta pimpinan DPR mengirimkan surat kepada Presiden SBY agar Dahlan Iskan berhati-hati.

"Terkait (keputusan) eksternal, BK akan rekomendasikan kepada pimpinan DPR untuk melayangkan surat kepada presiden perihal langkah-langkah Menteri BUMN dalam melontarkan isu ke publlik yang belum jelas duduk persoalannya," kata Ketua BK, Prakosa, dalam jumpa pers di Ruang BK, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Menurutnya, BK meminta kepada menteri BUMN untuk hati-hati ke depan dalam melontarkan isu ke publik yang belum jelas faktanya. Sebab akibat laporan yang belum jelas faktanya itu memberi dampak luar bisa dan merugikan bagi individu, maupun hubungan antar lembaga tinggi negara dan kegaduhan masyarakat secara lebih besar.

"Individu yang dituding dan salah nama yang tidak ada di pertemuan tapi ada disebut Dahlan ada dampaknya bahkan beberapa sudah dapat vonis publik. Jadi kami minta menteri BUMN lebih cermat dan akurat dalam melempar isu ke publik," ungkapnya.

"Terkit hubungan antar lembaga negara, isu yang dilontarkan tidak cermat sebagai pejabat publik. Menjadikan hubungan tidak harmonis baik itu DPR dengan lembaga eksekutif," lanjutnya.

Kemudian dampak bagi kehidupan masyarakat. Menurutnya, Dahlan dalam melontarkan isu yang tidak hati-hati menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu, sementara kegaduhan ini memberi iklim yang tidak kondusif dalam upaya pemerintah melaksanakan upaya pembangunan.

"Bayangan kami meminta Dahlan itu mendapat bukti setumpuk yang bisa ditindaklanjuti, tapi sampai dengan sebulan kami tidak dapat bukti sedikitpun baik dari menteri BUMN maupun yang disampaikan direksi BUMN," tegasnya..

"Jadi BK merekomendasikan kepada pimpinan DPR untuk melayangkan surat ke presiden tentang penilaian langkah-langkah mentri BUMN dalam melontarkan isu-isu ke publik yang tidak jelas dan tidak akurat, oleh karenanya BK minta Dahlan agar hati-hati," lanjut politisi PDIP itu.

(/)