Mendagri Serahkan Data e-KTP ke KPU untuk Pemilu 2014

Mendagri Serahkan Data e-KTP ke KPU untuk Pemilu 2014

- detikNews
Kamis, 06 Des 2012 13:09 WIB
Mendagri Serahkan Data e-KTP ke KPU untuk Pemilu 2014
Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyerahkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) kepada Ketua KPU Husni Malik. Data e-KTP tersebut memiliki jumlah pemilih potensial yang lebih banyak dari data pemilih dalam Pemilu 2009.

"Mudah-mudahan sesuai amanat UU pasal 48 tadi KPU bisa segera karena lebih mudah. Kalau semakin dekat data itu deviasi per kecamatan makin kecil. Jumlah pemilih perkiraan 185 juta penduduk," kata Gamawan di kantornya usai acara penyerahan DAK2 kepada KPU, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2012).

Menurut Gamawan, data tersebut belum valid karena tingkat mobilisasi penduduk yang tinggi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini masih data agregat, kita serahkan ke KPU, data per kecamatan, sudah kita serahkan kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota. Kalau kita totalkan, feeling saya sekitar 185 juta penduduk perkiraan, tapi masih akan terus dibersihkan, jumlah penduduk bisa mencapai 148 juta, tapi masih akan terus dibersihkan," ujar Gamawan.

DAK2 yang merekam data e-KTP dinilai mampu mempercepat kerja KPU dalam mengumpulkan data pemilih potensial yang valid untuk pelaksanaan Pemilu 2014.

"Nanti diuji per kecamatan, data yang sudah direkam di e-KTP per kecamatan nanti mencari apakah orangnya masih ada atau sudah pindah," ujar Gamawan.

Dalam acara yang sama, Ketua KPU Husni Malik menyebutkan penyerahan data ini lebih cepat dari yang dijadwalkan.

"Ini lebih cepat tiga hari dari jadwal yang ditentukan dalam undang-undang. Masa enam bulan baru berakhir pada 9 Desember 2012. Dengan diserahkannya DAK2, ini menandakan pengalihan tanggung jawab sudah dijalankan," ujar Husni dalam pidatonya.

Sedangkan, untuk WNI di luar negeri, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyebutkan kementeriannya juga telah menyerahkan data keberadaan WNI di luar Indonesia. Jumlah WNI di salah satu negara tetap menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri walau hanya ada satu WNI di satu negara.

"Ke depan, data agregat yang telah disampaikan kepada KPU hari ini akan senantiasa diperbarui dan dimutakhirkan. Memang situasi di luar negeri sangat beragam seperti di Malaysia, WNI bisa lebih dari 2 juta orang. Sedangkan di Marshal Island di Samudra Pasifik yang hanya satu orang WNI-nya. Apakah WNI cuma satu atau jutaan perlakuannya tetap sama," ujar Marty usai acara.


(vid/aan)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads