"Sentuhan pembangunannya sangat minim, karena keabaian dari kepala daerahnya, termasuk saya anggaplah karena saya dulu wakil bupati. Kemudian kepentingan-kepentingan yang terlalu mencolok," papar Diky mengawali kisahnya.
Hal ini disampaikan Diky saat berbincang dengan detikcom, Kamis (6/12/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seperti toilet information center yang bisa memberikan informasi pariwisata dan budaya Garut, itu ada anggaran Rp 4 miliar. Selain itu ada rencana pelabuhan di Garut, tapi setelah saya mundur kok semuanya menjadi hilang? Artinya ada krisis ketidakpercayaan pemerintah pusat takut dirampok kalau nggak ada Diky," katanya.
"Bukan sama sombong atau apa, apakah setelah saya mundur dari wakil bupati kemudian Garut pariwisatanya berkembang? Kalau berkembang apakah ada efek ke pertumbuhan ekonominya bagaimana? Tapi kenapa tidak signifikan? Maksud saya kejadian ini harus menjadi pintu untuk pembenahan sektor yang lain," katanya.
Diky pun mendorong pemerintah pusat dan provinsi memperketat pengawasan. Dia juga mendorong KPK mengusut persoalan ini.
"Kalau menurut pengamatan ada duit yang hilang apakah itu KPK, apakah itu provinsi, harus memperketat pengawasan," tandasnya.
(van/nrl)











































