Jalankan Rekomendasi DKPP, KPU Terbentur Minimnya Anggaran

Jakarta - Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU telah memulai verifikasi faktual 18 parpol yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos untuk ikut dalam Pemilu 2014. Namun KPU menghadapi problem serius soal anggaran terkait verifikasi yang digelar 5-7 Desember itu.

"Ini masih diproses. Sebagian daerah habis, sebagian masih ada. Kita juga meneliti anggaran program koordinasi masih ada atau tidak. Kalau bisa digunakan untuk verifikasi faktual," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, kepada wartawan di Kantor KPU di Jl Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Verifikasi di tingkat kabupaten/kota, menurut Husni, memerlukan waktu dan biaya tinggi. Sementara dana yang dianggarkan oleh DPR sebesar Rp 20 miliar dipergunakan untuk keseluruhan proses verifikasi dan mulai menipis.

"Belum ada kebijakan merevisi dananya yang Rp 20 miliar. Dananya ada tapi alokasinya bukan untuk itu. Itu anggaran operasional kabupaten kota dan kecamatan. Itu dana verifikasi secara keseluruhan. Ini sudah jalan. Ini sudah mulai verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota," papar Husni.

Ada kendala lain yang dihadapi KPU, yakni kesiapan parpol. Jika verifikasi faktual tambahan ini molor maka bisa berdampak pada jadwal rangkaian Pemilu 2014.

"Kesiapan parpol kalau mereka siap jadwal bisa diselenggarakan. Kalau tidak siap akan menjadi problem tersendiri. Mereka masih memiliki anggaran di pos lain, sementara kita merelokasi anggaran 2012. Kita minta kebijakan merevisi," tandasnya.

(van/nrl)