JPPR: Politik Uang dan Intimidasi Warnai Pilpres II

Jakarta - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan sejumlah indikasi politik uang dan intimidasi pada pilpres putaran kedua. Sebagian besar terjadi di Pulau Jawa.Demikian disampaikan Koordinator Nasional JPPR Gunawan Hidayat di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/9/2004).Berdasarkan data yang dihimpun JPPR di 3.949 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 121 kabupaten pada 26 provinsi menunjukkan, tingkat praktek politik uang cukup tinggi. "JPPR mencatat ada 22,31 persen kasus politik uang yang sebagian besar terjadi di Pulau Jawa," kata Hidayat.Menurut dia, ada tiga pola yang diterapkan dalam menjalankan politik uang. Pertama, menjanjikan fasilitas tertentu. "Misalnya di Jepara, koordinator kabupaten melaporkan seorang pendukung salah satu capres menjanjikan akan memperbaiki jalan jika calonnya menang," kata dia Pola kedua, memberikan uang dan barang. Kasus ini terjadi di Asahan Sumatera Utara, sebuah perusahaan negara membagikan gaji ketigabelas agar pegawainya memilih calon tertentu. Sedangkan di Batang Jawa tengah, tim sukses salah satu capres membagi-bagikan mie instan pada pemilih.Pola terakhir yakni memberikan fasilitas. Misalnya di Langkat Sumatera Utara, tim sukses salah satu capres memberikan kredit tanpa anggunan. Dalam acara yang sama, Manajer Pemantauan JPPR Rizal Kurniawan menambahkan intimidasi masih terjadi saat pelaksanaan pilpres putaran kedua. Kasus intimidasi paling banyak ditemui di Sulawesi disusul Jawa dan Sumatera."Bentuk intimidasi misalnya keterlibatan aparat birokrasi. Koordinator Kabupaten di Brebes melaporkan, di salah satu TPS ada mobil bergambar salah satu calon yang berputar-putar di sekitar TPS dan di Tasikmalaya ada pengajian yang kiainya menganjurkan pasangan tertentu," demikian Rizal. (aan/)