Ahok Ancam Pengusaha & Pejabat DKI yang Hambat Program Pajak Online

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak segan mengganti jajaran Dinas Pajak DKI Jakarta bila tak mendukung program pajak online. Program ini harus berjalan di tahun 2013.

Ketegasan Ahok ini disampaikan dalam rapat bersama jajaran Dinas Pajak DKI dan sejumlah bank swasta di Balai Kota, Selasa (4/12) kemarin. Isi rapat disiarkan secara terbuka lewat video yang diunggah di YouTube.

Di awal rapat, Ahok menjelaskan soal sistem pajak online yang harus diambil dari restoran, hiburan, hotel dan parkir. Caranya, lewat kerjasama dengan bank swasta dan milik Pemprov DKI.

Ahok yakin keputusan itu akan mendapat penolakan dari sebagian kalangan pengusaha. Terutama yang takut penghasilannya diketahui pemerintah.

"Kalau dia tidak mau, berarti dia itikadnya tidak baik. Orang itu tidak mau membantu DKI. Cabut saja izinnya," ujar Ahok.

Meski begitu, Ahok merasa resistensi dari kalangan dunia usaha masih dalam tahap wajar. Yang dia khawatirkan, hambatan dari kalangan Dinas Pajak sendiri.

"Yang penting jangan pihak kita sendiri yang menghambat program ini. Kalau Pak Iwan (Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi) menghambat kami ganti, jujur aja, kami ganti," tegas Ahok.

Soal pajak online ini memang sesuai dengan program Gubernur Jokowi usai bertemu dengan pihak KPK. Sistem online bisa mencegah praktik korupsi dan penggelapan pajak.

(mad/nwk)