"Nah, bagaimana sistem ini juga harus diperbaiki dalam rekrutmen kepala daerah. Seleksi bukan hanya administratif tapi juga etika dan tes psikologis yang lebih mendalam. Kayak gitu perlu, agar kalau menjabat lagi benar-benar membuat kebijakan untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri," ujar Peneliti Divisi Korupsi ICW Apung Widadi kepada detikcom, Rabu (5/12/2012).
Apung juga berharap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan harus ditingkatkan. Apung menilai ada keterkaitan yang erat antara kekuasaan, kekayaan dan perilaku gaya hidup pejabat dengan moralitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seharusnya Presiden dan Lemhanas membenahi masalah ini dengan pencegahan yang simultan. Di Lemhanas ada pendidikan calon kepala daerah. Presiden dan mendagri juga harus memberi panutan dan memberi efek jera jika ada pejabat yang melanggar etika.
"Tidak perlu proses hukum kan kalo etika. Selain itu, proses demokrasi di daerah yang berjalan kan seolah-olah masih memilih kucing dalam karung, masyarakat masih dibodohi," tutupnya.
(mpr/rmd)