Downer: Belum Ada Rencana Kirim Pasukan Australia ke RI

Jakarta - Pemerintah Australia berencana menempuh kebijakan untuk melancarkan serangan pendahuluan melawan terorisme. Ini akan dilakukan dengan operasi anti-terorisme ke sarang-sarang teroris di luar negeri. Dan Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu target kebijakan negeri Kangguru itu.Namun Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Alexander Downer menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan diarahkan ke negara-negara yang gagal memerangi terorisme. Bukannya negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina.Demikian disampaikan Downer seperti dilansir The Australian, Selasa (21/9/2004). Menurutnya, negara-negara itu memiliki kemampuan memerangi terorisme yang efektif. "Tentu saja, kami belum punya rencana mengirim pasukan ke Indonesia tanpa persetujuan Indonesia," tukas Downer."Sekarang dalam kasus Indonesia, atau Malaysia atau Singapura atau Filipina, negara-negara inilah yang merupakan mitra kami dalam perang melawan terorisme.Ditegaskan pemimpin Australia itu, kebijakan ini dimasuksudkan ke negara-negara yang tidak mampu atau tidak bertindak terhadap ancaman nyata terorisme terhadap Australia. "Saya bisa pastikan pemerintah ini akan langsung menghentikan jika kami tahu apa yang akan terjadi," ujar Downer. Sebelumnya Perdana Menteri (PM) Australia John Howard menyatakan akan membentuk pasukan khusus untuk mememerangi terorisme di kawasan Asia Tenggara. Tim yang selalu siap diterbangkan ke manapun itu akan terdiri dari 10 Polisi Federal Australia (AFP). Belum jelas di negara mana Australia akan menempatkan personelnya. Howard menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi fokus utama upaya ofensif memerangi terorisme."Kami tidak akan menunggu ancaman terorisme timbul sebelum kami mengambil tindakan," kata Howard. "Dengan kerja sama erat bersama tetangga-tetangga regional kami, kami akan pastikan bahwa kami mengambil semua langkah yang mungkin untuk menghancurkan jaringan-jaringan teroris," tandas Howard.Rencana penempatan tim AFP ini telah mendapat penolakan dari pemerintah Malaysia. Dikatakan Deputi PM Malaysia, Najib Razak, penempatan personel AFP di negeri itu akan melanggar kedaulatan negara. "Kami tidak akan mengizinkan serangan pendahuluan kalau itu menyangkut wilayah nasional kami," tegasnya. (ita/)