Mega Kalah, Koalisi Kebangsaan Jadi Oposisi di DPR

Jakarta - Bila benar-benar Megawati kalah dalam pilpres II, Koalisi Kebangsaan bertekad akan memperkuat posisi dan peranan di DPR. Koalisi Kebangsaan akan menolak bila ditawari SBY terlibat dalam pemerintahan. Hal ini disampaikan Ketua Koalisi Kebangsaan Akbar Tandjung kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (21/9/2004). Saat itu, Akbar ditanya wartawan mengenai rencana selanjutnya Koalisi Kebangsaan bila Mega benar-benar kalah. "Kami telah menyatakan akan memperkuat posisi dan peranan partai di DPR, baik pusat atau daerah dalam rangka mengimbangi eksekutif. Kita memang melihat kecenderungan kuat, SBY akan menjadi pemenang," kata Akbar. Saat ditanya bagaimana bila nanti ada anggota Golkar yang menjadi menteri di kabinet SBY, Akbar mengatakan, prosedurnya harus melalui DPP. "Pokoknya kalau dia atas nama Golkar, harus melalui kami. Dan kami tidak akan menempatkan orang Golkar di kabinet secara resmi. Yang bersangkutan harus memilih, mau jadi anggota Golkar atau menteri. Kalau mau jadi menteri, ya berhenti dari Golkar," ungkapnya. Bagaimana bila ada tawaran khusus kepada Partai Golkar, Akbar dengan tegas tidak akan menerimanya. "Kami tetap tidak akan menerima, karena kami sudah sepakat memperkuat parlemen," kata dia. Saat ditanya bagaimana bila Fahmi Idris cs yang ditawari menteri oleh SBY, Akbar tidak mempermasalahkannya, karena mereka sudah bukan anggota Golkar. "Mereka kan sudah tidak menjadi anggota Golkar. Jadi, kami persilakan saja, bila yang bersangkutan memang ditawarkan masuk kabinet," ungkapnya. Akbar berharap semua parpol yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan untuk tidak menerima tawaran menteri SBY. "Tentu harapan kami juga sama seperti itu. Karena kemarin sudah omong-omong dengan Bu Mega, arahnya kira-kira demikian, yaitu memperkuat parlemen saja," jawabnya.Bila ada parpol yang mbalelo, apakah perlu ada sanksi dari koalisi? "Tentu itu diserahkan pada masing-masing partai, tapi secara formal saya bisa katakan, kami Koalisi Kebangsaan tidak akan bergabung dalam pemerintah," kata dia. Akbar menampik tudingan bahwa mesin politik Koalisi Kebangsaan tidak jalan untuk memenangkan Mega-Hasyim. "Kita belum melakukan evaluasi. Tapi, memang Koalisi Kebangsaan terbentuk resmi baru tanggal 19 Agustus. Jadi, memang waktu kami hanya satu bulan dan sangat singkat. Tapi, saya bisa mengatakan, sebagai ketua Koalisi Kebangsaan dan ketua umum Golkar, saya sudah melakukan tugas yang maksimal," ungkapnya. (asy/)