.webp)
"Gimana cara rekrutmen yang bagus. Saya pernah berpikir, menurut saya DPR tidak dalam kapasitas yang cukup untuk menguji hakim MK. Bentuk saja satu tim seperti dari pemerintah meski pada akhirnya DPR yang menentukan," kata Mahfud MD dalam rapat dengan komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Menurutnya, membentuk tim seleksi dari unsur pemerintah dan Mahkamah Agung akan lebih baik dan lebih objektif untuk memilih Hakim MK. Mahfud menilai jika diserahkan sepenuhnya kepada DPR, maka bisa jadi pertimbangan politis yang mengemuka dibandingkan hukum.
"Dari orang-orang terhadap hakim agung dan pemerintah, mungkin itu akan lebih baik. Karena latar belakang orang masuk politik itu beda-beda. Bapak boleh hebat di bidang ekonomi tapi di bidang hukum belum tentu," kata Mahfud.
"Shingga harus ada ukuran yang beda. Itu pandangan saya, sebelum saya meniggalkan MK," imbuhnya.
Ia menuturkan, terkait siapa yang memiliki kemampuan untuk menggantikan dirinya, Mahfud mengatakan semua hakim MK yang ada sekarang bersih, dan tidak main-main jika dipercaya untuk menggantikan dirinya.
"Saya terus terang sangat bangga dengan hakim sekarang saya pastikan mereka tidak main-main dan mereka bersih. Oleh karena itu saya agak risau juga kira-kira 10 tahun ke depan masih bersih juga nggak (hakim MK)," kata Mahfud.
"Insya Allah sampai hari ini bersih, saya merasa bangga dengan teman-teman. Bahwa di luar ada fitnah, itu silakan saja," imbuhnya.
(/van)
