.webp)
"Kami memandang urgensi perubahan UU nomor 42 tahun 2008 tidak tepat dan belum jadi urgensi untuk dibahas. Kami melihat perubahan ini hal yang tidak substansial, belum mencerminkan tujuan perubahan sesungguhnya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata anggota Baleg Fraksi Partai Demokrat Subiakto membacakan pandangan Partai Demokrat di Ruang Baleg, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Menurutnya, usulan perubahan atas UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres sangat sarat dengan kepentingan politik praktis. Terutama dalam penentuan angka Presidential Threshold (PT) dan beberapa pasal lain.
"Perubahan UU ini masih syarat dengan kepentingan politik praktis misalnya tentang Presidential Threshold (PT), kemudian metode pencoblosan atau pencontrengan, lalu kampanye serentak. Misal tentang PT telah cukup baik dalam UU sebelumnya yang bisa mengakomodir," jelasnya.
"Kemudian tentang pencoblosan atau pencontrengan menurut kami tidak substansial dan terkati pemilu serentak belum tepat untuk tahun 2014, karena akan memakan cost yang besar sementara saat ini masih dalam tahap verifikasi," imbuh Subiakto.
Maka dengan berbagai pertimbangan tersebut, ia menyatakan Fraksi Partai Demokrat secara tegas menolah usualan revisi UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres.
"Fraksi Partai Demokrat berpendapat, menolak dengan tegas perubahan rancangan UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Kami berpandangan bahwa UU tentang Pilpres masih relevan, Fraksi Partai Demokrat masih mengutamakan peningkatan kualtas pemilu presiden dan wakil presiden," jelasnya.
(bal/van)
