SBY: Guru Harus Bebas dari Politik Praktis

Jakarta - Presiden SBY langsung menanggapi curhat para guru yang menjadi korban politik pasca pemilihan kepala daerah. Selain sebagai PNS, guru adalah seorang pendidik yang karenanya tidak boleh diseret-seret dalam ajang kompetisi politik untuk suksesi kepemimpinan.

"Itu tidak boleh terjadi, saya ingatkan pada siapa pun," tegas SBY saat memberi sambutan dalam acara puncak peringatan hari Guru di SICC, Sentul, Jabar, Selasa (4/12/2012).

Menurut SBY yang tampil berbatik PGRI ini, pemimpin daerah dipilih untuk berbuat adil. Bukan menekan profesi atau golongan tertentu, terutama para guru.

"Tidak boleh membawa guru ke arena politik. Tidak boleh membawa birokrat ke arena politik," imbuhnya.

SBY juga menegaskan, para guru harus bebas dari politik praktis. Jangan sampai kepentingan politik merusak profesi mulia guru sebagai pengajar. Dia lantas memerintahkan kepada Mendagri Gamawan Fauzi agar membuat aturan lebih detil soal larangan guru terlibat dalam politik praktis.

"Agar para guru jangan terombang ambing dan jadi korban atas pilkada di negeri. Itu etika politik," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua PGRI Sulistyo, di dalam sambutannya mengungkap bahwa para guru di daerah kerap jadi korban pasca pemilu kada. Tekanan dan dampak dari kompetisi politik itu, dikuatirkan berpengaruh terhadap kinerja guru selaku pendidik.

"Di dalam era otonomi daerah ini, guru masih banyak yang menjadi korban politik pasca pilkada. Mohon itu dievaluasi dengan sungguh-sungguh sebelum terlalu mengganggu kinerja guru," ungkap Sulistyo tanpa merinci bentuk konkrit dari korban politik yang dia maksud.

(mad/lh)