Pakar Transportasi ITB: 70% MRT di Dunia Butuh Disubsidi

Jakarta - Proyek Mass Rapid Transit (MRT) masih rumit. Gubernur DKI Jokowi belum memutuskan karena berat mengenai skema syarat pinjaman dari Jepang dan besaran subsidi yang harus ditanggung. Namun 70 persen MRT di dunia memang butuh disubsidi.

"70 Persen sistem MRT dunia butuh subsidi tahunan agar dapat beroperasi secara berkelanjutan," ujar Chairman Infrastructure Partnership and Knowledge Center (IPKC) dan dosen ITB Harus Al Rasyid Lubis dalam keterangan tertulis yang disampaikan Selasa (4/12/2012).

Besar subsidi MRT, imbuh dia, tergantung cara mengasuhnya. Dalam arti seberapa besar rancangan pendapatan non-tiket, lewat pemasukan bisnis properti dan iklan serta bagaimana agar calon penumpang tertarik dan memilih naik MRT.

"Adapun investasi infrastrukturnya dianggap sebagai sunk cost, memang menjadi beban pemerintah, alias bukan menjadi target cost recovery," jelasnya.

Karenanya diskusi MRT di mana-mana lebih berat ke ekonomi politik ketimbang finansial semata, mengingat manfaat sosial yang dibawanya dalam jangka panjang.

"Kesepakatan tarif MRT menjadi penentu kebijakan selanjutnya. By design, semua rancangan kebijakan pendukung harus disiapkan sedemikian rupa agar subsidi MRT menjadi minimum," kata dia.

Jokowi belum memutuskan karena besaran tiket MRT nanti adalah Rp 38 ribu yang bila disubsidi mencapai Rp 18 ribu - Rp 10 ribu. Juga skema syarat pinjaman dari Jepang, di mana Pemprov DKI menanggung 58 persen cicilan dan Pemerintah Pusat menanggung 42 persen cicilan. Jokowi gusar mengapa harus berutang padahal tiap tahun APBD DKI sendiri memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tahun lalu Rp 6 triliun. Bila Silpa disisihkan per tahun, bisa membiayai proyek MRT multiyears.

Hari Selasa ini pukul 15.00 WIB, Jokowi akan bertemu Menkeu Agus Martowardojo membicarakan semua hal tersebut.

(nwk/nrl)