Komisi I DPR Desak Dewan Nasional Palestina Persatukan Hamas dan Fatah

Amman - Komisi I DPR berharap pengangkatan Palestina sebagai non-member observer state di PBB bisa dilanjutkan dengan proses rekonsiliasi nasional. Dewan Nasional atau Palestinian Nasional Council (PNC) diharapkan dapat menjembatani proses tersebut.

Komisi I DPR bertemu dengan anggota PNC di kantor perwakilan di Amman, Minggu (2/12/2012). Dalam pertemuan yang difasilitasi KBRI Amman itu, Komisi I DPR mendesak PNC untuk menjembatani persatuan Hamas dan Fatah.

"Pengakuan PBB harus diikuti dengan rekonsiliasi nasional dan langkah untuk persatuan nasional Palestina. Kami masyarakat Indonesia selama ini dengan sungguh membantu masyarakat Palestina. Bahkan banyak ibu-ibu rumah tangga yang menjual perhiasannya untuk membantu perjuangan rakyat Palestina, tapi mereka juga mengajukan pertanyaan yang sekarang sangat sulit kami jawab, kenapa bangsa Palestina belum juga bersatu dan masih ada perbedaan?," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, dalam pertemuan itu.

Menurut Mahfudz, rakyat Indonesia ingin Hamas dan Fatah bergandengan tangan memperjuangkan Palestina. Indonesia siap bekerja sama untuk membantu persatuan dan usaha mempercepat kemerdekaan Palestina.

"Hubungan Indonesia dengan Palestina sudah berlangsung tiga level, di pemerintah, parlemen dan masyarakat. Ini modal yang sangat berharga untuk terus melanjutkan hubungan," ujar politikus PKS itu.

Ketua PNC Salim Al Zanun Abu Al Adib merespon positif permintaan Mahfudz akan mencoba menjembatani rekonsiliasi di Palestina. Namun, dia mengatakan sudah ada pihak yang ditunjuk untuk membantu proses rekonsiliasi tersebut, yaitu Mesir.

"Kami sedang berusaha untuk mencari solusi mengenai faksi-faksi yang ada di Palestina," tutur Salim.

Salim juga menegaskan keinginan Palestina untuk membawa Israel ke Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang. Palestina saat ini memiliki hak tersebut karena telah diakui sebagai negara oleh PBB.

"Kami akan menghukum orang-orang yang terlibat pembunuhan tokoh penting Palestina," tandasnya.

Untuk hubungan Indonesia dengan Palestina, Salim mengusulkan agar dibentuk Komite Persaudaraan Indonesia-Palestina. Anggota komite itu diusulkan diisi oleh Parlemen Indonesia dan Palestina. "Komite itu akan mempererat hubungan kedua negara," tutupnya.

(tor/ahy)