Kecewa Mega Kalah, Satgas PDIP Aniaya Ketua KPPS

Jakarta - Karena kecewa dengan kekalahan Megawati, satgas PDIP tega menganiaya ketua KPPS hingga babak belur. Tidak hanya sampai disitu, anak ketua KPPS dan empat orang rekannya juga menjadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit.Penganiayaan tersebut terjadi di TPS 02 Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo Boyolali, Jawa Tengah. Daerah ini memang dikenal sebagai basis PDIP. Pada pemilu legislatif dan pilpres putaran pertama, PDIP dan Mega unggul. Namun di putaran kedua ini, justru SBY yang menang.Awal kejadian pukul 13.30 WIB, Senin (20/9/2004) hari ini, saat penghitungan suara sudah selesai. Suasana gaduh saat SBY dipastikan menang dengan perolehan 139 suara, sementara Mega hanya 105 suara.Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Tim Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Boyolali, Sinam M. Sutarno kepada detikcom saat dihubungi lewat telepon genggamnya, Senin (20/9/2004)."Karena suasana gaduh, Jarot selaku Ketua KPPS mencoba untuk menenangkan massa. Namun tiba-tiba dua orang warga yang diketahui sebagai satgas PDIP bernama Marwoto dan Supardi menggebrak kursi, lalu menghampiri Jarot dan langsung memukulinya," kata Sinam.Melihat kejadian itu, kata Sinam, seorang anak Jarot dan empat rekannya mencoba untuk melerai. Tapi mereka dikira akan membantu Jarot, sehingga tiga orang oknum PDIP lainnya ikut membantu Marwoto dan Supardi memukuli Jarot,anak dan rekannya.Akibat penganiayaan tersebut, Jarot dan korban lainnya dibawa ke rumah sakit. "Sedangkan Marwoto dan Supardi dibawa ke polsek Mojosongo. Tapi sekarang sudah lepas karena ada jaminan dari Pak Tomo Prasodjo, anggota DPRD Jateng dari PDIP," lanjut Sinam.Menanggapi hal tersebut, KIPP berharap aparat keamanan menyelesaikan kasus ini sesuai jalur hukum yang berlaku. Tapi KIPP juga menyayangkan tidak responsifnya pihak kemananan menangani kejadian yang menunjukkan ketidak dewasaan proses berpolitik di Indonesia ini."Kita tahu pilpres kedua ini cukup rawan, karena pertaruhan kalah atau menang. Timbulnya kekerasan sangat mungkin terjadi, seharusnya aparat dari dini mengantisipasi hal ini tidak terjadi. Aparat Terkesan tidak serius mengamankan proses pemilu," demikian Sinam M. Sutarno. (fab/)