KPU: Kasus TKI Bukan Pelanggaran

Jakarta - Panwaslu menerima dua laporan pelanggaran pemilu pasca pilpres, salah satunya adalah pencoblosan dini di Bintulu, Serawak, Malaysia yang dilakukan tanggal 17 September lalu oleh sekitar 2.000 TKI. Panwas telah mengirimkan surat kepada KPU Pusat terkait laporan ini.Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin mengklarifikasi laporan tersebut. Ia mengatakan, pencoblosan yang berlangsung tiga hari lebih awal dari pemilu Senin (20/9/2004) hari ini bukan pelanggaran, karena sudah sesuai prosedur. "Apa yang sebenarnya terjadi adalah, sejumlah pemilih sudah melakukan pemilihan melalui pos pada 17 September. Dengan perkiraan, surat suara mereka akan sampai ke TPS luar negeri pada 20 September. Prosedurnya memang begitu."Demikian ditegaskan Nazaruddin kepada wartawan, dalam jumpa pers di Pusat Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) di Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (20/9/2004)."Tetapi memang ada pihak yang mengembangkan isu, sehingga seolah-seolah ada pelanggaran peraturan. Pilihan melalui pos tersebut dimasukkan ke dalam amplop tertutup, Jadi baru akan dibuka pada 20 September atau setelahnya," lanjut dia.Menurut Nazaruddin, salah satu alasan pencoblosan dilakukan lebih awal adalah karena semua WNI yang berada di luar negeri memiliki keadaan yang berbeda. Baik waktu pencoblosasn maupun situasinya."Kalau di luar negeri, kantornya kan tidak diliburkan. Untuk memudahkan, jadi mereka mengirim surat suara melalui pos," terang Nazaruddin.Sementara itu, menanggapi banyaknya quick count yang dilakukan berbagai pihak, Nazaruddin mengaku tidak bertanggung jawab terhadap masalah tersebut."quick count itu tidak berasal dari KPU, jadi kita tidak bertanggung jawab, termasuk penyebarannya. Kita hanya mengurus tabulasi nasional ini saja. Dan yang akan menjadi patokan kami nanti adalah perhitungan manual yang akan dimulai 5 Oktober mendatang," demikian Nazaruddin Sjamsuddin. (fab/)