"Kami tidak mengejar WTP," jelas Ahok.
Hal itu dikatakan saat bertemu dengan panitia akuntabilitas publik DPD di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu anggota DPD DKI Farouk Muhammad mengatakan pihaknya akan mempertanyakan mengapa BPK mengeluarkan status WTP bagi Pemprov DKI. Padahal menurutnya masih banyak masalah dalam aset-aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI.
"Anehnya ketua BPK menyatakan dia ragu kalau Jakarta mendapat penilaian WTP di masa yang akan datang. Ini harus di klarifikasi sebab masih banyak masalah di aset-aset di Pemda DKI. WTP sendiri ini dipertanyakan, semestinya paling tinggi itu WTP, jangan disembunyikan. Saya mengharapkan ini ada klarifikasi ketua BPK dan Pemda DKI yang mengganggu perasaan publik," ungkapnya.
Farouk juga mengapresiasi langkah Jokowi yang akan melakukan kerjasama dengan KPK. Menurutnya ada kesamaan pandangan antara KPK dengan DPD dalam memantau penyimpangan yang terjadi.
"Jadi kami sampaikan terimakasih," tutupnya.
(ega/ndr)











































