Ini Menteri yang Dukung & Kritik Jokowi

Jakarta -

1. Menteri PU Djoko Kirmanto

detikfoto

Djoko Kirmanto termasuk salah satu menteri yang mengkritik program Jokowi. Djoko mendukung program ruang terbuka hijau Jokowi, namun tidak menyetujui hunian kampung deret di pinggir Sungai Ciliwung.

Menurut Djoko, saran dari para ahli sumber daya air (SDA), para ahli lingkungan, dan ahli tata ruang agar tidak ada bangunan di bantaran atau di atas kali.

"Kalau yang di atas sungai kita tidak jadi bangun. Karena banyak sekali saran dari para ahli. Undang-undang SDA itu intinya memanjakan sungai. Kali itu dimanjakan, jangan dikotori, atau ditempati kalau bisa," kata Djoko saat ditemui usai menghadiri seminar konstruksi di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (28/11/2012).

Di luar negeri, lanjut Djoko, trennya tidak mendirikan bangunan di pinggir dan atas sungai.

"Kalau di Seoul ada Sungai Han itu, di kali beberapa ratus meter di kanan kiri itu bebas semua. Masa kita mau ngumpulin orang tinggal di atasnya," tutur Djoko.

Penolakan Djoko ini diutarakan setelah beberapa hari Jokowi belum memberikan dukungan pada proyek penambahan 6 ruas tol dalam kota.

"Saya itu gambarnya belum ngerti, dari mana ke mana saja belum ngerti. Saya itu pokoknya bilang pro transportasi massal. Penghentian (proyek) apa? Lah wong saya masih belum ngerti dari mana ke mana. Masa suruh komentari," ujar Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2012).

2. Mendagri Gamawan Fauzi

Mendagri Gamawan Fauzi merupakan salah satu menteri yang mengingatkan Jokowi agar tak terlalu banyak membuat perubahan radikal, terutama soal perencanaan anggaran.

"Kalau rencana 2013, kita buat 2012, mulai dari situ, tidak bisa di jalan kita alihkan," ujar Gamawan di Kantor Presiden, Kamis (25/10/2012).

Gamawan mengingatkan adanya birokrasi dalam sistem pemerintah provinsi. Oleh karena itu, Jokowi harus membuat perencanaan yang berkesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya.

"Kalau terlalu banyak deviasi, itu bisa merusak sistem nantinya," kata Gamawan.

3. Menteri BUMN Dahlan Iskan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan merupakan menteri yang kompak dengan Jokowi. Keduanya merencanakan membangun 6 rumah susun (rusun) di pinggir kali wilayah Jakarta dengan dana sekitar Rp 600 miliar.

Rusun itu antara lain berada di Marunda, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung dan Klender. Beberapa perusahaan yang dilibatkan yakni PT Hutama Karya, Perum Perumnas dan PT KBN.

"Bangun tower, kira-kira Rp 600 miliar (investasi total). Di Marunda, KBN (Cakung), Klender," tutur Jokowi usai menemui Dahlan Iskan di Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (28/11/2012).

Ide keduanya dalam membangun rusun di pinggir kali tersebut bertolak belakang dengan Djoko Kirmanto. Djoko tidak setuju dengan pembangunan rusun di pinggir kali dengan alasan saran dari beberapa ahli.

4. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu dan Jokowi berduet untuk mengembangkan ruang kreatif publik yang terpusat di tiga area yaitu Thamrin City-Plaza EX, Blok M-Mayestik dan Kota Tua. Ruang kreatif tersebut mencontoh Orchard Road di Singapura.

Ruang kreatif publik sejalan dengan program Jokowi yang ingin menciptakan ruang terbuka sebanyak-banyaknya di Jakarta.

5. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz merupakan menteri yang kompak dengan Jokowi. Djan akan bekerja sama membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Pasar Rumput, Manggarai, Jakarta. Rusunawa itu akan mulai dibangun Januari 2013.

Rusunawa itu disiapkan oleh Pemda DKI dan Kementerian Perumahan Rakyat untuk relokasi 34.000 Kepala Keluarga dari bantaran Ciliwung.

"Kita rencana awal ingin dimulai Januari 2011 cuma karena ada hambatan teknis kita bisa mulai Januari 2013," kata Djan Faridz di kantor menko kesra, Jumat (23/11/2012).

Menurut Djan, dana yang disiapkan Rp 600 miliar yang diambil dari kantong Kementerian Perumahan Rakyat pada tahun ini. Sedangkan 2013, akan diajukan anggaran Rp 1,3 triliun.