4 'Penyakit' PNS yang Dihadapi Jokowi-Ahok

4 'Penyakit' PNS yang Dihadapi Jokowi-Ahok

- detikNews
Kamis, 29 Nov 2012 13:05 WIB
4 Penyakit PNS yang Dihadapi Jokowi-Ahok
Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama terus berupaya untuk membenahi masalah kepegawaian di DKI. Termasuk 'penyakit' para pegawai negeri sipil (PNS).

Dari temuan sementara, setidaknya ada 4 'penyakit' yang segera dibereskan pasangan tersebut. Mulai dari kinerja hingga jumlah PNS yang tidak merata.

Berikut empat masalah PNS di DKI yang segera dibereskan Jokowi-Ahok:

Kelebihan Birokrat

Saat berpidato di hadapan para PNS di hari Korpri, Jokowi menilai jumlah birokrat yang ada di Pemprov DKI terlalu banyak. Tidak hanya itu, tata kelola para PNS juga ada yang salah.

Sebagai contoh, Jokowi menilai penyebaran guru. Lebih banyak guru bahasa daripada guru matematika.

Sementara Ahok menilai kelebihan birokrat karena ada masalah dalam proses seleksi. Dia berjanji akan melakukan perbaikan.

"Penerimaan CPNS tahun depan. Kita akan gunakan sistem tes yang hasilnya langsung bisa lihat di layar. Jadi tidak ada lagi tunggu dikoreksi dari universitas apa, mungkin tahun depan DKI akan melakukan itu," kata Ahok.

PNS Tenggo

Di Balai Kota DKI Jakarta sekarang tidak lagi senyap meski hari sudah malam. Pukul 20.00 WIB bahkan hingga pukul 23.00 WIB, masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang belum pulang.

Para PNS itu kini segan untuk sekadar menjadi pegawai tenggo, begitu waktu pulang β€˜teng’ langsung β€˜go’ pada pukul 17.00 WIB. Perubahan itu terjadi setelah Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai bekerja sebagai gubernur dan wakil gubernur Ibu Kota Indonesia ini.

Ahok menjadi tokoh di balik ini semua. Dia kerap memarahi anak buahnya. Kepada anak buah yang tidak becus kerja, Ahok seolah menebar teror. Termasuk soal perilaku PNS yang gemar pulang cepat.

PNS Gaptek

Ahok pernah naik pitam saat melihat cara kerja anak buahnya dalam mendokumentasikan risalah rapat dengan perwakilan buruh. Anak buahnya itu ditegur karena lebih memilih menulis hasil rapat dengan cara tulis tangan dibanding ketik via laptop.

Kejadian ini terjadi di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/10/2012). Saat itu, sekitar 30 buruh dari berbagai serikat datang menemui Ahok untuk mengeluh soal gaji.

Saat itu, salah satu perwakilan buruh yang duduk di sebelah Ahok ingin mengetahui kesepakatan apa saja yang didapat dari pertemuan kali ini. Ahok lantas meminta kepada notulis rapat untuk segera mem-print out hasil rapat.

Namun Ahok kecewa setelah mengetahui petugas notulis ternyata menulis dengan tangan. Raut wajah Ahok tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya.

"Masa laptop gitu banyak masih pakai catatan-catatan, kampungan banget itu, pakai BlackBerry, pakai apa, pakai laptop miliaran, nggak ada satu pun laptop yang bisa ketik. Mana tukang ketiknya," jelas Ahok dengan nada mulai meninggi.

Masalah kegaptekan PNS ini jadi perhatian Ahok yang memang terkenal akrab dengan teknologi. Kini, persoalan notulis ini sudah selesai.

Iqbal, staf Ahok yang sempat disemprot kini mengaku sudah menggunakan laptop. Bahkan tenaga notulis pun ditambah jadi tiga orang.

PNS Bolos

Ahok menyoroti persoalan PNS yang gemar bolos. Saat menjadi bupati, dia pernah berpengalaman melihat fenomena ini.

"Dulu, kalau ada PNS nongkrong di luar saya tangkap lho. Saya suruh tangkap. Masyarakat yang laporin," ujar Ahok.

Ahok mengakui tentu pegawai Pemda DKI dan Pemkab Belitung Timur berbeda. Jumlah pegawai Pemda DKI jauh lebih banyak ketimbang pegawai di kabupaten yang dulu dipimpinnya itu.

Namun, ketika melihat mesin presensi pegawai yang menggunakan sidik jari-jari tangan, Ahok mengatakan alat semacam itu bukannya tanpa masalah. Sebab bisa jadi setelah melakukan presensi ada pegawai yang meninggalkan kantor.

"Ini punya masalah. Saya tahu, jadi datang setor tangan, lalu dia pergi. Jadi mau pulang, dia setor lagi," cetus mantan anggota DPR Komisi II itu.

Dia juga mengingatkan agar para pegawai Pemprov DKI selalu mengenakan seragam plus label nama. Label nama itu pun harus dipasang di tempat yang mudah terlihat agar pegawai yang satu dengan yang lain saling mengetahui nama masing-masing.
Halaman 2 dari 5
(mad/nwk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads