Soal Wacana Interpelasi Hambalang, Menpora: Lebih Baik ke Ranah Hukum

Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR merekomendasikan penggunaan hak interpelasi atas temuan penyelewengan dalam proyek Hambalang. Menpora Andi Malaranggeng yang dimintai tanggapannya pun berharap tak ada upaya politik. Dia memilih jalur hukum.

"Itu kan ranah politik, kalau saya lebih baik kita fokus ke ranah hukum. Dan saya beserta jajaran Kemenpora siap bekerja sama supaya ini diusut tuntas dalam ranah hukum," kata Andi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Kemudian saat ditanya kelanjutan pembangunan proyek itu di tanah yang bermasalah, Andi menyatakan menyerahkan sepenuhnya pada Panja Hambalang.

"(Soal tanah Hambalang) masih dibahas di panja, kita tunggu perkembanganya," jawab Andi.

Sebagaimana diketahui, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menemukan sejumlah penyelewengan dari hasil telaah audit BPK terhadap proyek P3SON Hambalang. Atas temuan itu, BAKN merekomendasikan DPR menggunakan hak interpelasi.

"Meminta DPR untuk mempergunakan hak bertanya kepada Pemerintah sehubungan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek P3SON," kata Anggota BAKN Eva Sundari dalam siaran pers, Rabu (14/11).

Menurut Eva, DPR perlu bertanya kepada pemerintah untuk mendapat penjelasan mengenai proyek itu. DPR harus mendapat penjelasan untuk mengonfirmasi penyelewengan yang ditemukan BAKN dan BPK. Selain itu, BAKN juga menagih pertanggungjawaban pimpinan Komisi X DPR dan Pokja Anggaran terkait pencairan dana untuk proyek itu.

(/ndr)