PPI Eropa-AS Dukung Sikap Pelajar Indonesia di Berlin Terkait Kunker

Jakarta - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Kawasan Eropa dan Amerika mendukung sikap Pelajar Indonesia di Berlin terkait kunjungan kerja DPR. Seluruh PPI sudah sepakat akan terus mengkritisi kinerja DPR jika dianggap tidak efektif saat melakukan kunjungan kerja.

Dalam siaran Pers yang dilansir Kamis (29/11/2012), PPI kawasan Eropa-Amerika menegaskan adanya kesepakatan antara Ketua PPI di seluruh Eropa mengenai kunjungan DPR RI ke negara-negara tersebut, Kesepakatan tersebut memuat beberapa tuntutan.

Salah satunya adalah keterbukaan akses informasi terhadap rencana keberangkatan, hasil-hasil yang dicapai selama kunjungan serta kesediaan berdialog mengenai urgensi kunjungan dengan rekan-rekan pelajar di negara terkait .

PPI Eropa juga menegaskan tidak pernah menolak kunjungan yang dilakukan DPR, selama bisa dipertanggungjawabkan dan tuntutan yang diminta dapat terpenuhi. Mereka juga membuka keran aksi penolakan PPI negara-negara di Eropa jika kunjungan kerja DPR dipandang tidak ada manfaatnya, menghabiskan waktu atau tidak memenuhi point-point tuntutan.

Perhimpunan Pelajar yang dikoordinir oleh A Rohim Boy Berawi tersebut akan mendukung PPI Jerman dengan menggalang bantuan hukum. Ia mengatakan dukungan akan terus diberikan selama PPI Jerman memberikan tuntutan yang dapat sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.

"Selama hal-hal yang dilakukan PPI negara di tempat terkait dapat dipertanggungjawabkan, maka kami dari PPI Eropa akan mendukung sepenuhnya seluruh tindakan dan sikap yang telah diambil oleh PPI negara tersebut," tegas Rohim.

"Jika nantinya, ada hal-hal permasalahan hukum yang timbul dan menimpa PPI di negara tersebut, maka sesuai dengan kapasitas, kemampuan serta tanggung jawab yang melekat pada kami, kami akan berupaya menggalang solidaritas dan bantuan hukum kepada rekan-rekan mahasiswa atas sikap dan tindakan yang telah diambil," ujarnya.

Sebelumnya telah diberitakan Pelajar Indonesia di Berlin, Jerman, mengkritisi kunjungan Badan Legislasi DPR ke negeri Der Panzer itu. Mereka menuntut agar hasil kunjungan tersebut dipublikasikan paling lambat satu bulan setelah para wakil rakyat tiba di Indonesia.

(mok/gah)