.webp)
"Keputusan DKPP tidak realistis. Karena dengan membatasi KPU untuk melaksanakan proses verifikasi faktual sesuai dengan jadwal dan semuanya harus diumumkan 9 Januari dengan sisa waktu sekarang dan anggaran sudah habis di daerah itu sama saja mendorong verifikasi faktual yang tidak berkualtias," kritik mantan anggota KPU yang saat ini menjadi konsultan Pilkada I Gusti Putu Artha, di gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2012).
Menurut Putu, verifikasi faktual terhadap 16 parpol yang dinyatakan verifikasi administrasi sudah hampir tuntas. Menyusulkan verifikasi faktual 18 parpol untuk verifikasi faktual cukup berat.
"Teman-teman di kabupaten/kota sekarang ini suadh menyelesaikan tahap verifikasi faktual tahap pertama. Yang kedua bulan November ini anggaran sudah habis dan penyelesaian anggaran kan 15 Desember, sudah nggak bisa ditambahkan. Sedangkan tanggal 9 Januari harus mengumumkan parpol yang lolos, ini omong kosong bisa dilaksanakan," kata Putu.
Putu pun telah menyarankan ke anggota KPU untuk melakukan penyesuaian terhadap keputusan DKPP. Meskipun melaksanakan keputusan DKPP hampir tidak mungkin.
"Saya rasa KPU harus berani meng-exercise keputusan ini. Sebab ini merugikan diri KPU sendiri. Saya khawatir guyuran hujan duit (anggaran tambahan untuk verifikasi faktual) akan membuat pemilu acak-acakan," tandasnya.
(van/mad)
