Komisi IX DPR Dukung Jokowi Soal UMP DKI Rp 2,2 Juta

Jakarta - Komisi IX DPR memuji keberanian Jokowi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Rp 2,2 juta. Para pengusaha harus mematuhi aturan yang dibuat berdasarkan survei komponen hidup layak (KHL) tersebut.

"Sikap Jokowi positif. Pasti itu sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah. Dan rekomendasi pasti berdasarkan survei yang sudah sesuai dengan semua komponen hidup layak," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Rianti Yusuf, kepada detikcom, Selasa (27/11/2012).

Menurut Nova, penetapan UMP sudah didasarkan pada perhitungan yang teliti. Tidak hanya asal untuk pencitraan atau pemenuhan janji kampanye semata.

"Survei memeriksa apakah KHL itu sesuai dengan kebutuhan riil buruh. Konon ada dari pihak pengusaha yang tidak setuju tapi saya rasa tidak mewakili suara kolektif pengusaha," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan pengusaha tekstil dan garmen menolak keras penetapan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta termasuk UMP daerah sekitarnya. Mereka memperkirakan akan ada ribuan karyawan kena PHK, mereka juga lebih memilih menjadi importir.

"Kita berbicara dengan perusahaan asing, katanya kurang lebih 100.000 orang akan dikurangi. Yang sudah pasti ada perusahaan mengurangi 1.000 orang dan 600 orang. Itu sudah pasti," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy di acara diskusi soal UMP di Kantor Sekretariat DPN API, di Gedung Duta Graha, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (27/11/12).

(van/nrl)