DPR Harus Buat Aturan Main Lame-Duck Government

Jakarta - Jika SBY-Kalla menang namun belum dilantik, pemerintahan masih tetap dikendalikan Presiden Mega. Masa transisi itu merupakan situasi lame-duck government, di mana Mega diharapkan tidak membuat kebijakan."Apabila SBY-Kalla menang pada Pilpres putaran dua 20 September 2004, maka sejak tanggal tersebut, walaupun pemerintahan tetap dikendalikan Mega selaku presiden sah, namun sampai dengan pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2004, Mega diharapkan tidak membuat atau mengambil kebijakan/keputusan yang berdampak luas, atau yang potensial merugikan pihak-pihak tertentu, baik individu maupun kelompok."Demikian disampaikan Ketua Dewan Pelaksana Telaah Legislatif Indonesia (Teliti) Nanda Hasibuan dalam rilisnya yang diterima detikcom, Sabtu (18/9/2004).Karena Indonesia baru pertama kali mengalami lame-duck government, lanjut dia, dengan demikian belum ada presedennya. Untuk itu perlu dibuat aturan main yang jelas dan tegas, guna mengawal masa transisi tersebut. Sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dapat dihindari."DPR periode 2004-2009 diharapkan bersama-sama dengan presiden terpilih segera membuat dan mengesahkan aturan main seperti dimaksud dalam UU Lembaga Kepresidenan," sebut Nanda.Teliti, lanjut dia, juga mengimbau agar seluruh komponen masyarakat, termasuk media massa dan organisasi masyarakat sipil turut melakukan pengawasan dan monitoring terhadap jalannya pemerintahan selama satu bulan tersebut pada 20 September-20 Oktober 2004."Pilpres langsung merupakan konsekuensi logis diberlakukannya UUD 1945 yang telah empat kali diamandemen. Karena baru pertama kali diselenggarakan, maka hal tersebut perlu diperhatikan bersama agar pemerintahan baru pasca-Pilpres dapat berjalan dengan baik dan lancar," demikian Nanda. (sss/)