Komisi II Pertanyakan Laporan Dipo Alam ke KPK

Jakarta - Seskab Dipo Alam hari ini menghadiri rapat dengan Komisi II tentang evaluasi anggaran. Namun, rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB itu justru menjadi forum bagi komisi II untuk mempertanyakan soal langkah Dipo Alam yang melaporkan kementerian ke KPK.

"Soal laporan Bapak (Dipo) kepada KPK, kami sangat setuju dengan langkah tersebut. Kalau terhadap langkah pemberantasan korupsi sampai ujung rambut pun kami dukung, tapi antara tugas sebagai eksekutif dan legislatif ada langkah yang harus ditempuh Pak Dipo, kalau ada terjadi di DPR kenapa tidak disampaikan melalui mekanisme yang ada," kata anggota Komisi II Azhar Romli.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi II dengan Seskab Dipo Alam tentang Tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 BPK RI TA 2012, evaluasi pelaksanaan APBN TA 2012 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Misalnya menurut Azhar, Dipo Alam menyebutkan dalam laporannya ada lima modus kongkalikong antara pemerintah dengan DPR, hal ini perlu dikonfirmasi, kalau itu benar maka komisi Ii akan support, kalau tidak maka akan menjadi bumerang.

"Pertama DPR minta jatah misalnya, kedua penggelembungan, ini yang sangat menyentuh perasaan kita. Apa benar tuduhan-tuduhan itu bahwa anggaran itu hasil kongkalikong. Ini kan perlu dibuktikan," jelasnya.

"Padahal kita dalam pembahasan anggaran, semua melalui proses dan mekanisme yang ada, kalau ada penambahan (di luar proses) maka itu yang bersangkutan (oknum)," lanjut politikus Partai Golkar ini.

Ia juga menuturkan, modus lainnya soal kongkalikong staf khusus dengan anggota DPR dalam proyek-proyek, hal ini apakah benar atau tidak. Karena langkah itu benar tapi salah dalam konteks kelembagaan.

"Kita punya forum konsultasi, kedua ada forum rapat kabinet. Tuduhan ini perlu kami klarifikasi, karena itu adalah langkah yang benar tapi salah itu. Kemudian tidak perlu dieskpos seolah menjadi pahlawan pagi-pagi. Apapun persoalannya, pembantu presiden pasti ada efeknya terhadap presiden," ucapnya.

Hal yang sama disampaikan oleh anggota Komisi II Akbar Faisal. Politisi Partai Hanura itu menyatakan dukungan 100 persen, hanya perlu penjelasan dari Dipo Alam kepada Komisi II sebagai mitra kerja.

"Saya beri dukungan bahkan 110 persen kepada Pak Dipo, kayaknya untuk urusan ini (pemberantasan korupsi) butuh orang-orang yang rada sedeng. Saya yakin lebih dari tiga kementerian, cuma kan kita perlu pembuktian. Nah, dalam rangka pembuktian, kementerian yang dimaksud itu benar nggak, kemenhan, kemendag dan kementan," ucapnya.

"Saya rasa ini forum yang tepat untuk bertanya kepada bapak atas nama konstitusi. Saya dukung, frakasi saya beri dukungan 100 persen, hanya ada hal-hal yang perlu kita perdebatkan," jelas Akbar.

Sebelumnya pada (14/11) yang lalu, Seskab Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke KPK terkait dugaan kongkalikong anggaran dengan DPR. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan detikcom, ada 3 kementerian yang dilaporkan Dipo yakni Kemenhan, Kementan, dan Kemendag.

(/rmd)