Agung Laksono Desak Muhaimin Stop Pengiriman TKI ke Malaysia

Agung Laksono Desak Muhaimin Stop Pengiriman TKI ke Malaysia

Herdaru Purnomo - detikNews
Jumat, 23 Nov 2012 19:25 WIB
Agung Laksono Desak Muhaimin Stop Pengiriman TKI ke Malaysia
Jakarta - Menko Kesra Agung Laksono naik pitam melihat para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) informal khususnya para Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang dikirim ke Malaysia dilecehkan. Agung meminta seluruh pengiriman PRT ke luar negeri terutama Malaysia dihentikan.

Pengiriman TKI ke Malaysia sepenuhnya menjadi tanggung jawab Menakertrans Muhaimin Iskandar. Muhaimin selama ini dikritik lantaran tidak mengambil sikap tegas terkait perlindungan TKI di Malaysia.

"Kita tahu semua bahwa paling banyak TKI sektor informal atau PRT dikirim ke Malaysia. Saya dengar hampir setiap minggu ada pemerkosaan bahkan sampai dibunuh. Sebagian pasrah dan sebagian dari PRT tersebut melawan," kata Agung kepada detikcom, Jumat (23/11/2012).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dijelaskan Agung sebanyak 1 juta lebih TKI yang berada di luar negeri sekitar 25 persennya berada di Malaysia. Menurut Agung, tidak usah lagi berpikir bagaimana hubungan kedua negara termasuk sektor ekonominya.

"Sekarang bukan lagi dampak sektor ekonominya namun bagaimana nasionalisme kita. Hentikan segera pengiriman PRT ke negara-negara luar terutama Malaysia. Dihentikan semuanya. Kalau yang TKI formal, seperti bekerja sebagai buruh, perawat atau yang lainnya tidak apa-apa namun khusus PRT jangan lagi dikirim," tegas Agung.

"Negara seperti Sri Lanka dan Bangladesh saja sudah berhenti mengirimkan tenaganya ke negara-negara lain karena memang banyak yang dilecehkan bahkan dihamili," imbuh Agung kembali.

Apa solusi dari Agung terhadap PRT yang diberhentikan pengirimannya? Ia menyampaikan, pemerintah memiliki beberapa program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNMP) Mandiri. Nantinya, Agung berharap seluruh TKI informal tersebut bisa diberdayakan oleh dalam negeri sendiri.

"Selain itu kelas menengah kita tumbuh sangat pesat. Nah ini bisa jadi bagian dari usaha mereka (TKI informal). Bisa mereka dipekerjakan oleh kelas menengah ini sebagai PRT juga," tutur Agung.

Lebih jauh Agung mengatakan pemberhentian pengiriman TKI informal ke luar negeri ini masih dalam tahapan wacana. Namun ia berharap pemerintah khususnya yang menangani langsung masalah TKI bisa merealisasikannya.

"Ini menyangkut harga diri bangsa," tutup Agung.

(van/nrl)


Berita Terkait