Harga Kalori Bikin Data Kemiskinan Milik Ahok & BPS DKI Beda

Jakarta - Data angka kemiskinan yang berbeda antara yang dimiliki oleh Wagub DKI Basuki T Purnama (Ahok) dan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI dinilai karena penetapan standar yang berbeda. Menurut Ahok, data yang dipunyai oleh BPS DKI menggunakan harga kalori yang lama sementara dirinya menggunakan data berdasarkan standar angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Saya bilang harusnya pemerintah pusat tidak menggunakan kalori, permasalahannya kan kalori nah ini bisa terjadi selisih. Kalau harga sapi naik misalnya berarti kan harus lebih tinggi, survei harga makanan berubah-ubah tiap bulan. Berati itu patokannya kapan survei. Makanya saya bilang kalau mau fair harusnya berdasarkan KHL," ucap Ahok saat ditemui di ruangannya, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, jumat (23/11/2012).

Menurut Ahok, saat ini BPS menetapkan garis kemiskinan dengan nilai 2.100 kalori per bulan, dan kalau diuangkan itu setara dengan harga sekitar Rp 379 ribu. Menurutnya ini menjadi permasalahan, dengan perbedaan ini menyebabkan banyak warga DKI yang sebenarnya berada di bawah garis kemiskinan namun tidak tercatat, karena dianggap tidak miskin.

"Kalau kita menggunakan KHL sebesar seperti Rp 1,9 juta kan banyak, makanya kami memprediksi orang yang tidak mampu berobat ada 4,7 juta orang, sedangkan pemerintah dulu memprediksi 1,2 juta orang. Nah ini sisanya kemana? Makanya Jamkesda selalu tidak cukup," terang Ahok.

Menurut Ahok, jumlah perbedaan angka antara Pemprov dan BPS DKI cukup mencolok. Bahkan jumlahnya mencapai puluhan ribu orang.

"Ada selisih 20.000-an orang lebih. Ini harus segera dicari jalan keluarnya," tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.

(riz/nwk)