UMKM Dikecualikan dari UMP Jakarta Rp 2,2 juta

Jakarta - Ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 untuk DKI Jakarta yang Rp 2,2 juta per bulan per pekerja tidak berlaku bagi sektor usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM). Namun demikian, tidak sembarangan UMKM yang bisa mendapatkan pengecualian dari ketentuan membayar upah pekerjanya sebesar nilai itu.

"Pengusaha yang UMKM, dikecualikan dari UMP baru ini," kata Kadisnaker DKI Jakarta, Deded Sukendar, di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat(23/11/2012).

"Untuk UMKM kan ada unsur mandirinya, jadi akan dilihat jumlah karyawannya berdasar aturan yang ada, yaitu maksimal 15 orang," sambungnya.

Dedet sebelumnya mengatakan, mulai hari ini Disnaker DKI Jakarta menggelar sosialisasi UMP 2013 yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,2 per bulan bagi per orang pekerja. Kepada kalangan usaha yang berkeberatan dengan besaran baru tersebut dapat memohonkan dapat menunda pelaksanaannya dari tanggal efektif 1 Januari 2013.

"Permohonan penangguhan dapat diajukan mulai hari ini sampai H-10 tanggal 1 Januari 2013. Permohonan penangguhan ini harus disetujui serikat pekerjanya, kemudian ada audit dari pihak independen terhadap perusahaan bersangkutan," papar Dedet.

Prosedur penangguhan ini sebenarnya telah berlaku cukup lama. Deded mencontohkan ketika menjelang pemberlakuan UMP 2011 ada enam perusahaan yang mengajukan penangguhan, namun setelah dilakukan verifikasi ada dua di antaranya yang ditolak permohonannya.

"Kepada yang permohonannya lulus verifikasi, diberikan keringanan 6 bulan untuk tidak menerapkan UMP baru. Bila setelah itu belum mampu juga, akan diperpanjang 6 bulan lagi," jelasnya.

Lalu bagaimana bila si pengusaha yang tidak mampu memenuhi UMP itu memilih menutup perusahaannya?

"Ya nggak bisa sepihak begitu dong. Pengusaha harus legowo dan pekerja juga harus meningkatkan kinerjanya dengan UMP yang tinggi ini," sahut Deded yang ditemui sebelum salat Jumat.

(lh/nwk)