JPPR Ragukan Netralitas Pelaksana Pilpres

Jakarta - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) meragukan netralitas aparat pelaksana pilpres II di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).Hal itu terungkap dalam hasil quick survey yang dilaksanakan JPPR pada 14-16 September 2004. Respondennya adalah 50 orang koordinator JPPR kabupaten di 9 provinsi. Responden dari dekat mengikuti langsung proses pemilu di daerah meerka tinggal dalam beberapa bulan terakhir.Demikian disampaikan Koordinator Nasional JPPR Gunawan Hidayat dalam jumpa pers di Hotel Sahid, Jl.Sudirman, Jaksel, Jumat (17/9/2004). "Hasil survei menyebutkan, sekitar 25% penyelenggara pemilu di desa dikhawatirkan menyalahgunakan tugasnya sehingga berlaku tidak adil terhadap kedua kandidat yang sedang bertarung memperebutkan kursi presiden," kata Gunawan.Sebagai contoh, banyak anggota PPS dan KPPS yang menjadi tim sukses capres tertentu di Gresik dan Pasuruan, Jatim.Gunawan juga menyatakan, survei yang dibesutnya menunjukkan indikasi bahwa birokrasi pemerintah mengarahkan kegiatan-kegiatannya untuk mendukung salah satu pasangan capres. Sekitar 40% pemerintah daerah (bupati/camat) mendukung salah satu pasangan calon.Misalnya saja di Gresik, aparat kecamatan mendatangi sekolah-sekolah dan mengkampanyekan kuis Mega 14,1 miliar yang bertajuk Indonesia Sukses. Namun mereka tidak menyebutkan siapa sponsornya, namun jelas ada foto ada Megawati.Di Jakarta Timur, aparat kelurahan mengedarkan brosur kepada rakyat yang isinya menjanjikan kredit lunak Rp 15 juta. "Ini tidak jelas siapa penyelenggaranya," katanya.AntusiasmeGunawan juga menyatakan, meskipun terjadi ledakan bom di depan Kedubes Australia, mayoritas responden tidak merasakan adanya kecemasan terhadap situasi keamanan, sebanyak 95%. "Yang jadi masalah adalah antusiasme masyarakat untuk mengikuti pilpres," katanya.Dia menyebutkan, ada 55% responden yang menyatakan tidak antusias untuk berpartisipasi. Menurutnya, penyebabnya mungkin ada dua. Pertama, masyarakat tidak peduli mengenai pemilu; kedua, masyarakat cenderung golput dalam pilpres."Rendahnya antusiasme mungkin juga disebabkan oleh acara dialog penajaman misi, visi dan program, tidak cukup berhasil," demikian Gunawan. (nrl/)