Pelajar Indonesia di Berlin: Studi Banding DPR ke Jerman Salah Alamat!

Pelajar Indonesia di Berlin: Studi Banding DPR ke Jerman Salah Alamat!

- detikNews
Kamis, 22 Nov 2012 10:46 WIB
Pelajar Indonesia di Berlin: Studi Banding DPR ke Jerman Salah Alamat!
Jakarta - Pelajar Indonesia di Berlin, Jerman, mengkritisi kunjungan Badan Legislasi DPR ke negeri Der Panzer itu. Salah satu yang paling fatal dalam kunjungan bertema studi banding UU Keinsinyuran itu yakni institusi yang dikunjungi tak sesuai alias salah alamat.

"Pertemuan Deutsches Institut fur Normung (DIN) bisa dibilang salah alamat karena DIN itu lembaga yang untuk standardisasi 'produk' bukan profesi seperti yang menjadi agenda utama anggota DPR," kata Ketua PPI Berlin, Yoga Kartiko dalam siaran pers, Kamis (22/11/2012).

Kunjungan dilakukan 11 anggota DPR yang dipimpin Sunardi Ayub, politisi Hanura, ini akan dilakukan hingga Jumat (25/11). Kunjungan dalam rangka studi banding UU Keinsinyuran. 11 Anggota DPR ini berkunjung ke Deutsches Institut fur Normung (DIN).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari pertemuan di DIN, bisa disimpulkan bahwa anggota DPR tidak menguasai bahan secara mendalam, seharusnya ada baiknya untuk RUU keinsinyuran ini dibuat dulu drafnya, disebarkan kepada stakeholder atau publik untuk di-review," jelasnya.

PPI Berlin menilai, kunjungan ke DIN tidak berhubungan langsung dengan RUU Keinsinyuran karena DIN tidak mengatur profesi/individu dari insinyur itu sendiri, melainkan menstandarkan produk dan proses dari berbagai bidang keteknikan di Jerman.

"Dari pembicaraan tersebut, kami menganggap bahwa, kalau hanya informasi seperti ini saja bisa didapat cukup dengan mengakses website, email, webminar, atau hanya bisa dengan mengirimkan 1 atau 2 orang saja, tidak perlu sampai belasan orang," jelas Yoga.

Kunjungan ke DIN dilakukan pada Senin (19/11). Saat itu, ada dua orang anggota DPR yang datang telat, seorang perempuan dan seorang pria. Keduanya datang 15 menit sebelum acara bubar.

"Sebagian dari mereka juga kurang menguasai bahasa Inggris, sehingga pada saat rapat berlangsung mereka meminta translator kepada pihak KBRI yang dikoordinasikan secara mendadak. Artinya pertemuan ini tidak dipersiapkan dengan baik. Padahal jika memang translator dibutuhkan, harus dikoordinasikan lebih dahulu dan translator juga sebaiknya menguasai bidang dan bahan," tegas Yoga.

(ndr/nrl)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads