Membangun Demokrasi di Afghanistan

Jakarta - Kemitraan Amerika Serikat (AS) di Afghanistan masih terus berjalan. Salah satunya penataan demokrasi di negara Islam tersebut.

Perlahan, proses demokrasi mulai diterapkan dengan bantuan pihak asing, salah satunya AS yang diwakili oleh National Democracy Institute (NDI). Tugas ini tidaklah mudah mengingat sebagian besar rakyat Afghanistan sendiri kurang bisa menerima kehadiran pihak asing di lingkungannya.

Devin O'Shaughnessy yang pernah menjabat Deputy Country Director NDI di Afghanistan pada tahun 2009-2011, menuturkan pengalamannya dalam Diskusi Panel: Kemitraan AS-Afghanistan di kediaman Wakil Dubes AS untuk Indonesia, Kristen Bauer, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2012). Menurut Devin, perintisan demokrasi di Afghanistan pasca konflik dilakukan secara bertahap dan terperinci.

Diawali dengan memperkuat kemampuan para pemimpin provinsi setempat dalam memimpin warganya di pemerintahan. Hal ini tidak mudah, sebab ada 34 provinsi di Afghanistan dan Devin sendiri memantau sekitar 20 provinsi diantaranya.

Selanjutnya, NDI menyokong keberadaan partai-partai politik di Afghanistan demi memastikan proses demokrasi berjalan. Serta juga memastikan partisipasi politik di negara tersebut tinggi, terutama bagi kaum wanita yang sering termarginalkan.

Beragam program dilakukan oleh NDI, mulai dari proses rekrutmen, kemudian pelatihan, bimbingan bagi partai hingga menjadi penasihat politik. Sedangkan dalam membina kaum wanita Afghanistan memasuki kancah perpolitikan, NDI memiliki program pelatihan khusus.

Terakhir, NDI melakukan pemantauan pelaksanaan pemilu di Afghanistan. Terdapat juga organisasi non-profit setempat yang mengemban tugas ini, yakni Free and Fair Election Foundation of Afghanistan (FEFA). Mereka bertugas memastikan pemilu Afghanistan berjalan adil dan jujur.

Jika NDI bekerja pada sektor pemerintahan, di sisi lain yakni sektor keamanan, ada tentara asing termasuk tentara AS yang bertugas di wilayah Afghanistan. Para tentara AS tersebut memiliki tugas utama menjaga kestabilan Afghanistan yang masih rawan kekerasan yang dipicu oleh kelompok militan setempat.

Dalam menjalankan tugasnya, tentara AS juga bermitra dengan tentara Afghanistan. Bahkan keduanya sering melakukan latihan bersama untuk memperkuat kemampuan tentara maupun polisi Afghanistan dalam menghadapi militan Taliban dan Al-Qaeda yang masih merajalela.

"Ini bukan hanya pertempuran AS, melainkan pertempuran AS dan Afghanistan (melawan militan)," tutur James Feldmayer yang pernah bergabung dalam Pasukan Khusus AS di Afghanistan pada tahun 2004-2005 lalu, dalam diskusi yang sama.

Untuk sektor lainnya, pembangunan demokrasi di Afghanistan juga diiringi dengan pengembangan pendidikan dan proses industrialisasi. Tindakan AS ternyata ini mendapat apresiasi dari pihak Afghanistan sendiri.

Second Secretary Kedubes Afghanistan di Indonesia, Naser Frekat, menyatakan tindakan AS memberi dampak positif, mulai dari demokrasi, industrialisasi, pendidikan hingga pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Tidak hanya itu, Afghanistan juga menjadi lebih modern dari sebelumnya.

"AS memiliki peranan penting bagi pemerintah Afghanistan," tutur Naser.

Di luar itu semua, Wakil Dubes AS untuk Indonesia Kristen Bauer menyatakan, proses pembangunan dan penataan demokrasi di Afghanistan yang dimulai sejak tahun 2001 tersebut, masih berjalan hingga sekarang. Semuanya, lanjut Kristen, membutuhkan proses untuk berjalan secara menyeluruh.

"Yang jelas, kemitraan AS dengan Afghanistan akan terus berlanjut di
masa mendatang," tandasnya.

(nvc/van)