.webp)
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo lebih cenderung memilih pembangunan transportasi massal daripada menyetujui pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum (PU) menilai hal itu bagus namun juga jangan dilupakan panjang jalan di Jakarta masih sangat kurang.
"Kalau Pak Jokowi mengatakan lebih baik transportasi umum, itu iya, memang paling bagus begitu. Tapi di DKI juga panjang jalan masih sangat kurang," ujar Menteri PU Djoko Kirmanto (Djokir) di kantornya, Kementerian PU, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2012).
Djokir menambahkan ruas jalan di Jakarta baru beberapa persen jika dibanding luas kota. Hal itu sangat kurang jika dibanding kota-kota besar lain di dunia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengungkapkan bahwa pembangunan 6 ruas jalan tol sebenarnya inisiatif Pemprov DKI, Kementerian PU hanya sebagai pengatur masalah teknis pembangunan dan jalan. Syarat-syarat pembangunan 6 ruas jalan tol itu sudah dipenuhi semuanya.
"Pertama harus punya FS (Feasiblity Study/studi kelayakan-red) dulu. Kemudian Amdal, basic design, dan itu semua syarat sudah. Tapi kalau dicabut ya itu urusannya Pemprov DKI. Saya sendiri belum menerima surat dari Pemprov DKI. Ini sudah negosiasi harga. Dia (Pemprov DKI) sebagai pemrakarsa, karena syarat sudah FS, Amdal, basic design sudah dipenuhi," tuturnya.
Mengenai petisi penolakan warga DKI tentang penolakan 6 ruas tol, Djokir siap menjelaskan pada warga.
"Oke nanti kalu protes saya jelaskan. Saya tidak semena-mena melakukan proses. Kalau diprotes saya kembalikan asal usulnya. Kalau ada apa-apa nanti saya hadapi dengan tenang," jelas Djokir.
Sementara itu Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali mengatakan soal bertambah banyaknya kendaraan bukan karena penambahan jalan, namun meningkatnya pendapatan.
"Yang bisa memicu peningkatan kendaraan adalah peningkatan income, bukan penambahan jalan. Itu nggak ada kaitan langsung. Kewajiban pemerintah itu menyiapkan infrastruktur untuk masyarakat. Jangan dipertentangkan dengan fasilitas umum. Dua-duanya harus ada," jelas Achmad.
Terkait proyek 6 jalan tol itu pekan lalu Jokowi menegaskan bahwa pihaknya belum sepakat. "Saya pro pada pembangunan transportasi massal. Jangan lagi ditulis Jokowi setuju dengan enam ruas tol. Kapan saya setuju," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2012).
Menurut Jokowi, pembangunan 6 ruas tol itu hanya akan menguntungkan kalangan tertentu saja yaitu masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat.
"Karena jalan tol di dalam kota itu artinya memberi fasilitas kepada mobil, bukan pada masyarakat. Tapi hanya (yang memiliki) mobil," papar Jokowi.
6 Ruas tol ini adalah Kampung Melayu-Kemayoran, Semanan-Sunter via Rawa Buaya - Duri Pulo, Kampung Melayu-Duri Pulo, Sunter-Pulo Gebang, Ulujami-Tanah Abang, dan Pasar Minggu-Casablanca.
(nwk/nrl)
