.webp)
Nah, tuntutan publik ke depan, DPR diminta lebih merespons suara rakyat. Bukan apa-apa, kerap kali terpampang bukti anggota DPR jalan-jalan di negara tujuan. Kini, pemilu 2014 di depan mata. Partai dan anggota DPR yang pro rakyat akan menjadi pilihan.
"Konkritnya, fraksi-fraksi tersebut harusnya tidak hanya melarang anggotanya, tapi mendorong moratorium melalui BK DPR. Mendesak pimpinan dan Sekjen untuk menghentikan studi banding. Usulan tersebut perlu disampaikan dan diputuskan diparipurna," kata peneliti divisi korupsi politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Apung Widadi saat berbincang, Rabu (21/11/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu tadi, bagusnya sih fraksi-fraksi tersebut mendorong moratorium melalui pimpinan dan BK DPR serta Sekjen. Perlu diperhatikan oleh partai, menolak pelesiran ke luar negeri dan mendorong moratorium merupakan kampanye positif dari partai jelang pemilu," jelas Apung.
PDIP dan Gerindra sudah mulai melakukan pelarangan anggotanya ikut studi banding. Apung merespons positif langkah itu. Menolak studi banding merupakan bagian dari pencegahan korupsi dari pemborosan uang negara.
"Fakta saat ini, bahwa kunker miliaran rupiah tidak membuahkan hasil, kunker lambang PMI misalnya, nggak ada hasil. Di sisi lain, audit BPK tahun 2010 tentang kunker di DPR juga menyatakan bahwa, laporan keuangan dan hasil kunker tidak ada. Justru ongkos pesawat dan gaji perhari rawan dikorupsi, walaupun kecil," urainya.
Apung memberi saran, kalau DPR ingin langkah konkrit yang benar-benar memperbaiki citra sebagai lembaga yang pro rakyat, dari pada ke luar negeri lebih baik menyelamatkan tambang dan kebun di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dari penjarahan asing.
"Lebih baik, benahi urusan rumah tangga sendiri dari pada pesta di luar negeri. Syukur-syukur dengan bagusnya keberpihakan anggota DPR ke rakyat, menjadi contoh bagi luar negeri dan gantian mereka belajar di Indonesia. Selain ngirit, juga menjadi pendapatan devisa," tegasnya.
(ndr/gah)
