"Saya pastikan, kalau di Jl Fatmawati kalau dibangun MRT, bisnis di sana akan mati. Warga lebih memilih belanja ke Glodok, dan akan muncul kemacetan baru karena kolongnya akan menjadi parkiran," ujar pengamat transportasi, Darmaningtyas, usai rapat dengar pendapat soal MRT di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (20/11/2012).
Konsep mass rapid transport (MRT) memang merupakan salah satu opsi paling masuk akal untuk menekan kemacetan lalu lintas. Namun bentuk yang tepat, menurutnya adalah subway alias kereta listrik melalui jalur terowongan di bawah tanah sebagaimana digagas oleh Sutiyoso semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana penggunaan dana pinjaman luar negeri untuk membiayai proyek tersebut juga dinilai tidak tepat. Sebab, selain akan menimbulkan konsekuensi berupa besaran tarif yang terus naik agar bisa mengejar tenggat pengembalian utang berikut bunga dan inflasi, juga beban pembayaran harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia.
"Pinjaman itu kan artinya ada beban yang ditanggung oleh masyarakat seluruh Indonesia pada umumnya. Padahal PAD DKI Jakarta adalah yang tertinggi, kok pembangunan infrastrukturnya harus ditanggung oleh warga di Papua dan Aceh," gugatnya.
(sip/lh)