BK DPR Akan Tanyakan Kronologi Pemerasan BUMN ke 3 Dirut yang Diundang

Jakarta - Badan Kehormatan (BK) DPR hari ini memanggil tiga direksi BUMN yang disebut dimintai jatah oleh anggota DPR. BK DPR akan mencecar ketiga Dirut BUMN yang diundang.

Ketiga Direksi BUMN yang dipanggil adalah Direksi PT Merpati, PT Garam dan PT PAL. Saat ini baru Dirut PT Merpati yang hadir.

"Kita akan tanyakan tentang masalah berita dia menuduh orang itu dong. Dasarnya apa, buktinya apa, tanggal berapa, di mana. Berapa besar merahnya. Gimana caranya. Nodong atau apa kok mau-maunya dia, atau sama-sama berbagi kan kita nggak tahu. Emangnya mereka anak kecil bisa diperah-perah makanya kita harus tanya," kata Anggota BK Alimin Abdullah, kepada detikcom, Selasa (20/11/2012).

BK juga akan menanyakan apakah benar ketiga Direksi BUMN tersebut melapor ke Menteri BUMN Dahlan Iskan. Kemudian Dahlan melaporkan sejumlah nama anggota DPR ke BK.

"Juga kan mereka ini yg memberikan laporan ke Pak Dahlan itu yang cucuk cabut surat (sudah dikasih ditarik lagi). Kita tanya karena kalian cucuk cabut Pak Dahlan jadi menteri cucuk cabut juga iya kan, surat menuduh nama orang kok bisa cucuk cabut dari kementerian emangnya main-main apa," katanya.

BK berharap mendapat penjelasan cukup komprehensif terkait hal ini. "Jumlahnya saja berubah-ubah, 2 tambah 5, jadi kronologinya kita tanya," tegasnya.

Badan Kehormatan (BK) DPR hari ini memanggil tiga direksi BUMN yang disebut dimintai jatah oleh anggota DPR. BK DPR akan meminta keterangan dari ketiga direksi itu untuk mengkonfirmasi keterangan yang diberikan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ketiga Direksi BUMN yang dipanggil adalah Direksi PT Merpati, PT Garam dan PT PAL.

Sebelumnya Dahlan Iskan telah dimintai keterangan oleh BK DPR terkiat permintaan jatah ke BUMN yang dilakukan oleh anggota DPR. Dalam keterangannya di depan BK DPR Senin (5/11), Dahlan menyebut dua nama anggota DPR yang memeras tiga BUMN. Anggota BK DPR Usman Jafar mengungkap bahwa dua nama yang disebut Dahlan adalah Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Idris Laena dan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Sumaryoto.

Dua hari kemudian, Rabu (7/11), Dahlan mengirim surat ke BK DPR untuk melengkapi keterangannya. Dalam suratnya, Dahlan menyebut enam nama tambahan. Namun dari enam nama itu, satu nama tidak meminta jatah ke BUMN, melainkan berusaha mencegah terjadinya permintaan jatah. Belakangan, berdasarkan pengakuan sendiri, diketahui anggota DPR yang berusaha mencegah itu adalah Wakil Ketua Komisi XI dari PKS Zulkieflimansyah.

Menurut sumber detikcom di BK DPR, lima anggota DPR selain Zul, yang dilaporkan Dahlan adalah AQ, ATP, LM, ARW,dan MIQ. Dari lima inisial itu, ada tiga anggota DPR yang sudah buka-bukaan, yaki Achsanul Qosasi (PD), Andi Timo Pangerang (ATP) dan M Ikhlas El Qudsi (PAN).

Dari lima nama tersebut, Dahlan merevisi dua nama melalui surat kedua kepada BK. Berdasarkan keterangan Andi Timo, besar kemungkinan satu nama yang namanya direvisi adalah Andi Timo. Sedangkan satu nama lain belum diketahui. Tapi bisa jadi satu nama itu adalah M Ikhlas El Qudsi yang mengancam untuk mensomasi Dahlan Iskan.

(van/mad)