Baleg: Presiden Boleh Kunker ke Luar Negeri, Kok DPR Disalahkan

Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan kunjungan kerja ke Inggris dan Jerman dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang Keinsinyuran. Baleg heran kenapa kunker luar negeri DPR selalu dipermasalahkan.

"Presiden ke sana nggak apa-apa kok kita dimasalahin. Kalau kita lihat case by case dengan adanya laporan Dahlan Iskan, Dipo Alam, kasus mark-up, kasus proyek Hambalang, gedung DPR dan banyak lainnya, ini kan dimulai dari sebuah perencanaan yang salah, plan, do, check. Maka diperlukan ahli (insinyur) di bidang itu, jangan sampai keahlian ini tidak digunakan," kata Wakil Ketua Baleg DPR Dimyati Natakusumah kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/11/2012).

Oleh karena itu menurutnya, rancangan undang-undang ini sangat penting karena menyangkut keinsinyuran di Indonesia. Bahkan tidak saja itu, tetapi terkait dengan migas, lingkungan, peternakan dan pertanian, terlebih Indonesia merupakan negara maritim dan agraris.

"Saya jujur saja masih blank dengan rancangan undang-undang keinsyuran ini, kenapa karena di Indonesia belum ada. Ini undang-undang baru jadi perlu studi banding, melihat secara kasat mata tidak hanya katanya, atau dari data sekuder, kan perlu data primer, kalau data sekunder banyak sekali data sekunder data mana yang dipakai. Kita bisa saja pakai duta besar, tapi itu kan kepanjangan tangan dari pemerintah, ini yang harus dicermati," ungkapnya menjelaskan urgensi kunker kali ini.

Soal apa yang akan dihasilkan dari kunker senilai Rp 1,8 miliar itu, Dimyati menuturkan, rombongan DPR dapat melihat secara langsung di negara di mana UU Keinsinyuran telah diterapkan. Selain bahwa mereka bisa berdiskusi dengan pejabat terkait di Jerman maupun Inggris.

"Kalau ke sana secara langsung dapat bertanya dan dapat masukan berharga, bagaimana (regulasi negara) mereka terhadap insinyur, bagaiamana sanksi, rekrutmen, pendidikan, persyatan dan pelatihannya seperti apa. Kok sepertinya engineer sana lebih dihormati dan dihargai dibandingkan engineer di Indonesia. Ini yang harus kita kaji lebih dalam," jelasnya.

Sementara, ia menyatakan tidak akan ikut serta dalam kunjungan kerja dan memilih untuk berada di kantor bersama anggota Baleg yang lain. "Saya bisa saja ke Jerman dan Inggris,tetapi saya tidak ikut. Ini pembagian tugas, dengan Pak Mulyono (Igantius Mulyono) stanby di kantor dengan tiga perempat anggota Baleg. Begitu pulang kita targetkan selesai tahun ini," ungkapnya.

"Kita harapkan masukan semua pihak, publik harus mengawasi jangan sampai undang-undang ini untuk kepentingan segelintir orang, tapi ini kepentingan bangsa dan negara," imbuhnya.

(bal/van)