Hidayat: Justru Mentan Suswono yang Dorong Dipo Lapor ke KPK

Hidayat: Justru Mentan Suswono yang Dorong Dipo Lapor ke KPK

- detikNews
Senin, 19 Nov 2012 13:58 WIB
Hidayat: Justru Mentan Suswono yang Dorong Dipo Lapor ke KPK
Jakarta - Kementerian Pertanian menjadi salah satu kementerian yang dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam ke KPK. Sementara Menteri Pertanian Suswono merupakan kader PKS. Menanggapi hal tersebut, Ketua FPKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan justru Suswono yang mendorong Dipo Alam untuk melapor ke KPK.

"Jusrtu dia yang mendorong kalau Pak Dipo mempercayai surat kaleng sebagai info yang valid, dia mendorong dan disampaikan saja ke KPK," kata Hidayat.

Suswono menurut Hidayat, juga telah siap untuk dipanggil oleh KPK. "(Siap) untuk mengklarifikasi surat kaleng yang diajukan oleh Pak Dipo Alam," kata Hidayat menirukan Suswono.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Hidayat, proses memberantas praktik kongkalikong seharusnya dilakukan tidak dengan tebang pilih.

"Itu soal Hambalang sudah jelas tapi kok nggak dilaporkan," tuturnya.

Menurutnya, jika hal tersebut menjadi alasan terjadinya resuffle kabinet, maka akan menimbulkan kontroversi.

"Kalau reshuffle hanya berdasarkan laporan surat kaleng, itu nanti akan menghadirkan kontroversi yang tidak berkesudahan," ujar Hidayat.

Dipo pada Rabu (14/11) malam, memang datang ke KPK dengan membawa amplop coklat tebal. Nah diduga, amplop itu yang berisi data lengkap. Malam itu, Dipo langsung diterima Deputi Penindakan KPK Handojo.

Isi dokumen itu pun, seperti yang disebut Dipo usai melapor ke KPK, berupa data dugaan permainan anggaran di 3 kementerian. Untuk di kementerian, seperti yang disebut Dipo, ada staf khusus yang bermain. Sedang di DPR, oknum-oknum wakil rakyat yang terkait dengan kementerian itu.

Jubir KPK Johan Budi yang dimintai tanggapan soal laporan Dipo hanya menjawab diplomatis. "Itu masih dipelajari sepertinya. Saya belum dapat informasi lengkap," terang Johan.

KPK memang belum mengungkap 3 kementerian yang dilaporkan Dipo Alam. Namun informasi yang dikumpulkan detikcom, 3 kementerian yang dilaporkan yakni Kemenhan, Kementan, dan Kemendag. Sedang anggota DPR yang dilaporkan di komisi terkait kementerian itu.

(/rmd)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini