PDIP: Tak Perlu Interpelasi Kasus Hambalang, Biarkan KPK Bekerja

Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR merekomendasikan penggunaan hak interpelasi atas temuan penyelewengan dalam proyek Hambalang. Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani menilai langkah interpelasi tidak diperlukan. Menurutnya, lebih baik KPK diberi kesempatan untuk menyelesaikannya.

"Biarkan dulu KPK melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan dan membuktikan siapa yang bertanggungjawab," ujar Puan sebelum menghadiri rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2012).

"Silakan KPK selesaikan," lanjutnya.

Puan menilai, hak interpelasi bisa digunakan jika terkait dengan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas. Dia mengatakan bahwa masalah Hambalang sudah masuk ke ranah hukum, yang menjadi 'lahan' KPK.

"Kalau diinterpelasi nanti apa gunanya KPK, kalau kemudian dikembalikan lagi ke DPR," ujar Puan.

Puan pun berharap agar KPK bisa segera menyelesaikan masalah Hambalang.

"Segera menunjuk orang-orang yang bertanggungjawab," kata Puan.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menemukan sejumlah penyelewengan dari hasil telaah audit BPK terhadap proyek P3SON Hambalang. Atas temuan itu, BAKN merekomendasikan DPR menggunakan hak interpelasi.

"Meminta DPR untuk mempergunakan hak bertanya kepada Pemerintah sehubungan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek P3SON," kata Anggota BAKN Eva Sundari dalam siaran pers yang diterima, Rabu (14/11).

Menurut Eva, DPR perlu bertanya kepada pemerintah untuk mendapat penjelasan mengenai proyek itu. DPR harus mendapat penjelasan untuk mengonfirmasi penyelewengan yang ditemukan BAKN dan BPK. Selain itu, BAKN juga menagih pertanggungjawaban pimpinan Komisi X DPR dan Pokja Anggaran terkait pencairan dana untuk proyek itu.

(/rmd)