Jokowi terkenal dengan gaya kepemimpinan yang merakyat. Mantan Wali Kota Solo ini tak segan blusukan ke kampung-kampung untuk mendengar keluhan rakyat.
Sementara Basuki atau biasa disapa Ahok lebih dikenal tegas. Dia bertindak bak 'polisi galak'. Tak sedikit kepala dinas yang sudah kena semprot karena kebijakan yang tak efisien.
Melihat dua fenomena di atas, sejumlah tokoh pun bereaksi. Ada yang memberikan catatan negatif.
Berikut empat tokoh yang mengkritik dan memuji Jokowi-Ahok:
Sutiyoso Kritik Gaya Keras Ahok
|
|
Sutiyoso mencontohkan, di dalam militer, seorang panglima tidak akan memenangkan peperangan tanpa ada anak buah di garis depan. Karena itu, dia berharap para birokrat dirangkul dengan baik. Jangan dipermalukan di depan umum.
Meski begitu, Sutiyoso juga memuji sikap tegas dari Ahok. Hanya saja dia berpesan agar tidak semua hal. Menurut Sutiyoso, ada beberapa hal yang tidak perlu dipertontonkan kepada masyarakat.
Sutiyoso juga mengkritik gaya kepemimpinan Jokowi yang gemar blusukan ke kampung. Menurut dia, seharusnya Jokowi sudah berbuat nyata, tidak perlu lagi memetakan masalah warga.
Mendagri Ingatkan Cara Penganggaran Jokowi-Ahok
|
|
"Kalau rencana 2013, kita buat 2012, mulai dari situ, tidak bisa di jalan kita alihkan," pesan Gamawan.
Dalam sistem pemerintah provinsi, Gamawan mengingatkan adanya birokrasi. Jokowi harus membuat perencanaan yang berkesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya.
"Kalau terlalu banyak deviasi, itu bisa merusak sistem nantinya," terang pria berkumis ini.
Triwisaksana Kritik Program Populer Jokowi
|
|
Sani, sapaan akrab Triwisaksana, menegaskan, salah satu program yang disarankan untuk dilaksanakan oleh Jokowi adalah infrastruktur pengolahan limbah.
Selama ini, pengolahan limbah baru dikelola sebanyak 2 persen di seluruh wilayah Jakarta. Untuk menaikkan hingga lima persen membutuhkan dana sekitar Rp 300 miliar.
Ketua DPW Partai Nasdem Armyn Gultom
|
|
Kedua, mendorong aktivasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) secara cepat dan tepat sasaran. Ketiga, mendukung program penataan kampung sebagaimana konsep pembangunan kampung deret.
Selanjutnya, Partai Nasdem mendukung dan mendorong percepatan realisasi pembangunan pasar tradisional dan kawasan pedagang kaki lima (PKL) yang representatif dan bermartabat.
Poin kelima, partai Nasdem juga mendukung gubernur dan wagub DKI untuk selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menetapkan strukturnya.
Keenam, Jokowi dan Ahok diminta untuk melakukan perubahan paradigma dari arah partisipan ke arah pemimpin rakyat dalam perspektif manajer perkotaan.
Terakhir, DPW Partai Nasdem meminta Jokowi dan Ahok untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, terutama pajak dan retribusi daerah.
Halaman 2 dari 5











































