Tak Lolos Verifikasi Administrasi, PPPI Laporkan KPU ke Mabes Polri

Jakarta - Sebanyak 18 parpol yang tidak lolos tahap verifikasi administrasi akan melapor ke Bareskrim Mabes Polri. Pelapor pertama adalah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang melaporkan dugaan penggelapan berkas oleh komisioner KPU.

"Kami melaporkan komisioner KPU karena telah menggelapkan dokumen-dokumen kami. Karena kami telah memberikan dokumen lengkap," kata Ketua Umum PPPI, Daniel Hutapea di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (16/11/2012).

Sejumlah dokumen yang digelapkan antara lain adalah dokumen domisili dan beberapa surat keterangan SK. Menurut Daniel KPU telah memberikan keputusan yang direkayasa.

"Baru 5 hari kemudian (setelah keputusan) bukti-bukti itu disampaikan, jadi kami menganggap bahwa keputusan itu hanya diputuskan secara sepihak tapi kesalahannya dicari kemudian. Jadi dicari-cari kesalahannya, dihilangkan," jelas Daniel.

Saat ini Daniel menunggu tindak lanjut keputusan Bawaslu yang telah meloloskan 12 partai, termasuk PPPI.

"Kalau tidak diloloskan KPU akan dipidanakan selama 3 tahun. Jadi Bawaslu akan kita pertanyakan tindaklanjutnya sampai dimana," lanjutnya.

Menurutnya, keputusan KPU ini merupakan hasil dari intervensi DPR.
"Keputusan itu setelah rapat RDP (Rapat dengar pendapat) DPR dan KPU. Ada dugaan, ada intervensi dengan DPR," kata Daniel.



(sip/fdn)