Pasca Bom, DPR Minta Menlu Naikkan Citra RI

Jakarta - Komisi I DPR merekomendasikan agar Departemen Luar Negeri meningkatkan citra RI di luar negeri dengan menjalin hubungan bilateral pasca bom Kedubes Australia.Demikian yang mengemuka dalam Raker Komisi I dengan Meteri Luar Negeri Hassan Wirajuda di DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2004)."Banyak negara yang seperti melecehkan Indonesia, misalnya Malaysia yang seperti lepas tangan dengan terlibatnya Azahari dan Nur Din M Top dalam kasus pengeboman. Sementara, Australia juga sudah menangkap beberapa orangdari RI tanpa alasan yang jelas. Bahkan, mereka juga sudah membeli rudal. Kita harus protes keras terhadap masalah ini. Pemerintah harus menghadapi dengan tegas," papar Anggota Komisi I dari FPDIP Permadi.Aisyah Amini dari FPPP meminta pemerintah melakukan langkah tegas agar RI tidak dianggap remeh negara lain. "Sebenarnya jumlah penduduk RI besar dibanding negara tetangga tetapi sering tidak diperhitungkan. Kalau kita memberi tindakan keras pada negara tersebut mungkin mereka tidak arogan," ujarnya.Anggota dari F Reformasi Mashadi meminta Menlu mempertegas citra RI di dunia internasional. "Jangan karena presidennya perempuan terus gayanya seperti perempuan," kata Mashadi.Menanggapi hal itu, Menlu Hassan Wirajuda mengatakan sikapnya yang dinilai anggota dewan terlalu retorik dan kurang tegas dikarenakan dirinya harus mengelola hubungan dengan negara sahabat."Memang kalau memutuskan hubungan gampang tetapi banyak yang harus dipikirkan, misalnya saja WNI yang tinggal di negara-negara itu. Mudah sekali hubungan gonjang ganjing. Karena itu perlu dibangun struktur yang kuat antara lain, kita sudah minta Australia menjadi bagian Asean Treaty of Amity and Cooperations," ungkapnya.Menurut Menlu, peristiwa bom Kuningan sama sekali tidak ada kaitan dengan penangkapan WNI di Australia. "Yang ada penahanan terhadap beberapa orang,diantaranya 1 warga RRC dan 4 orang yang menggunakan paspor palsu RI yang terjadi seminggu sebelum bom Kuningan. Jadi penahanan tidak ada hubungan dengan bom melainkan pemalsuan cek dan kartu kredit oleh mereka," kata Menlu.Soal pembelian rudal oleh Australia, menurut Menlu, dari segi legal itu sah-sah saja. "Tetapi apakah akan digunakan ke RI itu kan baru persepsi yang dibuat. Meskipun kita harus berjaga-jaga," demikian Menlu. (aan/)